Jakarta, Koridor.co.id – Pengamat politik UGM Amin Tohari mengatakan isu politik dinasti telah masih belum dapat menjungkalkan kekuasaan Presiden Jokowi walaupun isu ini ramai dikritik publik.
Menurut Amin, pada periode pertama Jokowi, isu antielitisme orde baru berhasil memenangkannya melawan Prabowo dalam pertarungan pilpres.
Begitu juga pada periode kedua, Jokowi unggul melawan Prabowo lewat isu anti identitas.
Namun pada pemilu kali ini, isu antipolitik dinasti ternyata gagal diterima publik untuk mengalahkan Prabowo. Bahkan yang terjadi, Jokowi sebagai pendukung pasangan Prabowo-Gibran, semakin kuat.
“Mungkin oligarkinya tidak terlalu tertarik pada orang lain di luar Jokowi. Dinasti politik adalah elemen yang mengancam demokrasi tapi kita selama ini kita anggap dia tidak ada,” jelasnya dalam dialog dengan Good Radio Jakarta 94.3 FM pada Kamis (15/2).
“Sehingga semua orang menganggap politik dinasti sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan ada ungkapan bahwa koncoisme itu tak apa asal dia kompeten,” tambahnya.
Amin mengatakan politik dinasti yang mengancam demokrasi dibungkus dalam cerita meritokrasi. Tidak masalah politik dinasti yang penting adanya kompetensi.
“Tapi yang terjadi politik dinastinya kuat, meritokrasinya turun,”jelasnya.
Menurut Amin, politik koncoisme ini juga terjadi dalam dunia kampus yang menghambat demokrasi.
“Kalau Anda bukan bagian dari saya, emang gue pikirin,” jelasnya.
Amin mendorong politik dinasti dapat diatur secara hukum karena regulasi yang ada belum mengatur persoalan itu.
“Kenapa hal itu tidak pernah diatur secara hukum? Nah dengan cara seperti ini kita jadi tahu,” katanya.
Menurut Amin, politik dinasti adalah sesuatu yang membuat kita jadi sangat mementingkan orang di sekitar keluarga, dan menempatkan mereka di posisi tertentu.
“Karena kalau kita melalukannya, kita menjadi pahlawan keluarga,” pungkasnya. (Pizaro Gozali Idrus)