Jokowi: Indonesia Perlu Susun Visi Ketahanan Pangan Lima Tahun

Koridor.co.id

Presiden Jokowi saat menghadiri pembukaan Rakernas IV PDIP, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/09/2023) siang. (Foto: Humas Setkab/Oji)

Jakarta, Koridor.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023) siang.

Dalam sambutannya, Jokowi meminta semua pihak mewaspadai kelangkaan pangan sebagai dampak perubahan iklim dan situasi geopolitik dunia.

“Kenaikan suhu bumi, kekeringan di mana-mana, kemarau panjang, sehingga menyebabkan gagal tanam, menyebabkan gagal panen,” jelas Jokowi.

Menurut dia, El Nino yang ada di tujuh provinsi juga memengaruhi pasokan pangan bagi rakyat Indonesia. Perubahan iklim juga terus mengancam Indonesia.

Krisis Geopolitik Akibat Perang Rusia-Ukraina

Selain itu, Jokowi menyampaikan krisis geopolitik dunia yang menyebabkan kelangkaan pangan itu akibat perang antara Rusia dan Ukraina.

Perang dua negara penghasil gandum terbesar itu menyebabkan terhentinya ekspor 207 juta ton gandum karena alasan keamanan. Akibatnya, di Afrika, di Asia, dan bahkan di Eropa terjadi kekurangan pangan.

“Harga yang naik secara drastis dan bahkan kemarin saya membaca sebuah berita, di satu negara maju di Eropa, anak-anak sekolah banyak yang sudah tidak sarapan pagi,” kata Jokowi.

Kelangkaan pangan yang terjadi di seluruh dunia tersebut, membuat 22 negara menghentikan ekspor pangan, termasuk beras. Mereka melakukan hal itu guna mengamankan pasokan pangan di negara masing-masing.

“Ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar terakhir juga akan masuk lagi tidak mengekspor bahan pangannya. Betapa nanti kalau ini diterus-teruskan ini semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik,” imbuhnya.

Visi Taktis Kedaulatan Pangan

Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan perlunya visi taktis tentang program kedaulatan pangan. Isinya rencana kerja detail dalam 5-10 tahun ke depan.

Menurutnya, kedaulatan pangan sangat urgen untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah.

“Kita tahu penduduk kita sudah 278 juta, penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dunia juga sudah lebih dari 8 miliar, penduduk dunia dan akan terus bertambah,” katanya.

Jokowi menyebutkan perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada 2030 yang mencapai 310 juta. Perkiraan tersebut berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk yang naik 1,25% per tahun.

“Artinya sekali lagi, pangan menjadi kunci. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa, itu betul sekali, beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami,” tegasnya.

Dia menjelaskan visi taktis yang memuat rencana kerja detail tersebut juga perlu untuk merencanakan jumlah pembangunan infrastruktur penunjang produksi pangan. Misalnya, irigasi dan embung.

Presiden juga menilai jumlah infrastruktur penunjang produksi pangan di Indonesia masih kurang dibandingkan dengan negara-negara lain.

Jokowi mengatakan sampai tahun depan Indonesia akan menambah 61 waduk. Total waduk Indonesia sendiri masih sedikit yakni sebanyak 230.

Jumlah itu masih sangat kecil sekali, tidak sampai 10% dari yang tersedia di Korea dan China.

“Artinya, masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki,” pungkasnya. (Pizaro Gozali Idrus)

Artikel Terkait

Terkini