Jokowi Bantah Intervensi KPK dalam Kasus E-KTP Setnov

Koridor.co.id

Presiden Jokowi memberikan pernyataan di Washington DC, AS, Minggu (12/11/2023). (Sumber: Tangkapan Layar)
Presiden Jokowi memberikan pernyataan di Washington DC, AS, Minggu (12/11/2023). (Sumber: Tangkapan Layar)

Jakarta, Koridor.co.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah pernyataan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyebut kepala negara memanggil Agus ke Istana untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menyeret nama Setya Novanto.

“Enggak ada, enggak ada agenda, coba cek lagi aja,” katanya di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (4/12).

Jokowi lalu mempertanyakan motif Agus Rahardjo yang menyebut dirinya mengintervensi KPK dalam mengusut kasus korupsi e-KTP.

Sebab Jokowi mengaku pada 2017 dirinya pernah menyampaikan bahwa Setya Novanto harus mengikuti proses hukum.

Jokowi juga mengatakan proses hukum politikus Golkar tersebut juga terus berjalan dan mendapat vonis 15 tahun.

“Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?” kata Jokowi.

Penjelasan Agus

Seperti diketahui, Agus Rahardjo mengungkap bahwa KPK mulai diintervensi oleh pemerintah sejak kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2017 silam.

Saat itu, Agus menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015-2019. Agus mengatakan pernah dipanggil ke istana sendirian untuk menghadap Presiden Jokowi.

Pemanggilan itu terjadi ketika KPK sedang membidik eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan e-KTP.

Presiden Jokowi saat itu memanggil Agus untuk meminta agar tudingan ke Setya Novanto dihentikan.

“Saya masuk (ruangan) beliau (presiden) sudah teriak hentikan. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan,” kata Agus.

Namun saat itu Agus Rahardjo tidak bisa mengabulkan perintah Jokowi karena sudah menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) penetapan tersangka kepada Setya Novanto.

Sementara saat itu UU KPK itu belum memberlakukan adanya SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan).

Hingga kemudian pemerintah melakukan revisi UU KPK yang disahkan dan diberlakukan, pada Jumat, 13 September 2019.

Tiga pimpinan KPK saat itu yaitu Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif menyerahkan mandat pengelolaan Lembaga Antirasuah ke Presiden Jokowi. Sebelumnya, KPK berdiri independen dan hanya bertanggungjawab kepada masyarakat. (Pizaro Gozali Idrus)

Artikel Terkait

Terkini