DPR Sahkan Revisi RUU IKN Jadi Undang-Undang

Koridor.co.id

Konsep desain IKN Nusantara. (Foto: setneg.go.id)

Jakarta, Koridor.co.id – DPR RI mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Revisi UU IKN pada Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi ini perwujudan semangat untuk mempercepat persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.

“Serta penyelenggaraan pemerintahan khusus oleh otorita ibu kota negara,” kata Politikus Partai Golkar, Ahmad Kurnia, dalam rapat Paripurna DPR RI, Selasa (3/10).

Sementara itu, dalam proses di Komisi II DPR RI, ada tujuh fraksi yang menyetujui revisi UU IKN dilanjutkan ke dalam pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi UU.

Mereka yang menyetujui pembahasan revisi UU IKN antara lain fraksi Gerindra, PDIP, Nasdem, Golkar, PKB, PAN, dan PPP.

Sementara itu Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan Fraksi PKS menolak revisi UU IKN ini.

Perwakilan pemerintah, dalam hal ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, turut menyampaikan laporan hasil pembahasan UU IKN.

Dia mengungkapkan banyak hal yang menjadi perdebatan dalam forum sejak pihaknya menyampaikan gagasan ke publik sampai hari ini.

Menurut dia, masih banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai IKN Nusantara dan diarahkan kepadanya misalnya soal kepemilikan tanah.

“Tanah disebutkan itu diberikan 95 tahun, dan kemudian dapat diperpanjang lagi 95 tahun, itu dibaca dalam pasal, di dalam normanya, harus dibaca juga sekaligus dengan penjelasannya,” ucapnya.

Suharso mengatakan itu tidak secara otomatis sekaligus, tetapi secara bertahap. Yakni 35 tahun pertama, kemudian 25 tahun diperpanjang.

Selanjutnya 35 tahun berikutnya diperbaharui, jadi tidak sekaligus.

“Meskipun UU ini sifatnya lex specialis tetapi kita tidak mengesampingkan hal-hal yang seperti ini,” sebutnya lagi. (Pizaro Gozali Idrus)

Artikel Terkait

Terkini