Perundungan, dan tindak kekerasan merupakan fenomena gunung es. Kasusnya lebih besar dibanding yang dilaporkan

Koridor.co.id

Perundungan, dan tindak kekerasan merupakan fenomena gunung es. Kasusnya lebih besar dibanding yang dilaporkan. KPAI mendorong Peraturan Pemerintah No 44 2017 menjadi UU Pengasuhan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Peraturan Pemerintah No 44 2017 tentang Pengasuhan Anak menjadi UU pengasuhan. Beragam bentuk pengasuhan butuh diakomodir. Kalau tidak akan sangat terlambat. Sehingga sejak dari keluarga, negara harus memastikan pengasuhan anak berjalan jangka panjang dan berbasis keluarga

Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan regulasi inilah yang bisa mengurangi secara efektif. Kalau tidak diserahkan ke keluarga, sangat tidak mungkin. Pria kelahiran Pasaman Barat 17 Juli 1980 ini mengungkapkan itu sebabnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional berbicara daya tahan keluarga dan anak.

Berikut petikan wawancara Irvan Sjafari dariĀ KoridorĀ dengan peraih doktor Program Doktoral PPs Universitas Negeri Jakarta dalam program studi Manajemen Pendidikan tahun 2021.

Bagaimana Anda melihat kasus perundungan atau bullying yang terus menerus terjadi bahkan sejak dari dulu?

Sebenarnya kita selalu meyakini perundungan dan kekerasan merupakan fenomena gunung es, ketika menerima laporan. Perbedaannya di mekanisme kanalisasi lapor saja, kalau sekarang lebih banyak ruang menyampaikan. karena berita bisa di buat siapa saja

Mengapa sekarang bisa dilakukan oleh para guru?

Terkait soal rekrutmen guru, kita menyaksikan realita persoalan, justru dengan wewenang guru itu, kemudian disalahgunakan. Untuk itu perlu terus membangun kemampuan guru yakni kompetensi pedagogik, keilmuan, kepribadian dan sosial, serta pengawasan guru, kode etik bekerja dengan anak harus dimiliki sekolah, jadi SOP mereka. Karena sangat manusiawi guru juga memiliki masalah. Yang jika tidak diawasi memang rentan menyalahgunakan

Bagaimana dengan regulasi yang ada apakah cukup dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015?

Permendikbud 82 Tahun 2015 pada kenyataannya masih harus terus disosialisasikan, di kasus kasus terakhir lebih nampak sekolah seperti belum tahu Permendikbud ini. Untuk itu dengan adanya Permendikbud harusnya SOP sekolah berubah. Terutama di mekanisme pencegahan dan rujukan ketika terjadi kekerasan. Misalnya harus diumumkan terbuka di sekolah, memperbanyak guru BK, menetapkan tempat konseling yang aman. Nah dari sini saja kita bisa melihat indikatornya, apakah Permendikbud 82 benar benar diterapkan

Bukankah ada regulasi lain, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012?

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memang tidak menjalankan impunitas atau penghukuman, tetapi ke arah diversi dan restorative justice. Karena kita yakin ada sesuatu yang anak sebenarnya tidak paham, tetapi didorong untuk melakukan. Dan akhirnya anak merasa insecure (tidak nyaman). Sehingga rasa aman, rasa dihargai, rasa berhak didengar pendapatnya, menjadi penting dibiasakan sejak dini.

Apakah perlu ada sanksi untuk pelaku bullying dari kalangan anak-anak?

Soal hukuman anak anak yang mem-bully, tentu tetap ada sanksi dan pidana yang dijalani melalui masa rehabilitasi. Tentu saja sanksi sosial sangat penting, namun sekali lagi, sanksi yang bersifat edukasi ini, tidak berlaku efektif, ketika anak dikembalikan ke keluarga atau sekolah, karena tidak ada perubahan perlakuan, harusnya edukasi itu menjadi partisipasi anak yang bermakna dan terus diasah

Selain itu kami mencatat selalu saja, kita menghadapi anak anak yang mengalami kejahatan berulang, saya melihat langsung ketika kunjungan di Lembaga Perlindungan Khusus Anak, rumah singgah, panti dan lembaga bersifat asrama. Anak anak yang di-bully seringkali situasinya semakin buruk, karena memang butuh treatment panjang. Hal ini yang penting diperbaiki, adanya UPTD PPA diharapkan menambah kekuatan dalam anak-anak menjalani rehab yang lebih panjang. Karena hasil survey KPAI kita memiliki tantangan rehab yang tidak selesai.

Kemudian penting menurunkan mekanisme referal di keluarga. Karena, keluarga kita dari mekanisme referal inilah akan belajar parenting. Kalau tidak, kita hanya akan menyaksikan orang tua yang terus menjadi pelaku. Karena tidak menyisir masalah anak di awal, sehingga orang tua dipidana, dan akhirnya anak rentan dalam situasi lebih buruk, bila tidak mendapatkan penanganan yang baik

Kalau sejak dari lahir di keluarga, masalah masalah ini tidak tertangkap dengan baik, maka kita akan menjadi pemadam kebakaran terus

Perlu ada regulasi lain?

Makanya KPAI mendorong Peraturan Pemerintah No 44 2017 menjadi UU Pengasuhan, karena beragam bentuk pengasuhan butuh diakomodir. Kalau tidak akan sangat terlambat. Sehingga sejak dari keluarga, negara harus memastikan pengasuhan anak berjalan jangka panjang dan berbasis keluarga. Karena inilah yang bisa mengurangi secara efektif kasus-kasus kekerasan. Kalau tidak diserahkan ke keluarga, sangat tidak mungkin. Makanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional kita bicara daya tahan keluarga dan anak, hanya mappingnya atau blueprint pelaksanaannya sejauh apa, perlu kita tanyakan lagi ke Bappenas

Bagaimana cara lain mencegah kekerasan anak?

Soal isu mencegah kekerasan anak dari keluarga, perlu dukungan semua pihak, menciptakan lingkungan untuk ortu belajar, dan ini butuh keberpihakan dimana ia bekerja, di lingkungan RT RW, di sekolah. Kita berharap RUU kesejahteraan ibu dan anak, mungkin bisa memberi ruang ini, dengan 6 bulan cuti hamil, kita memberi pembekalan ortu. Meski seharusnya sejak merencanakan kehamilan. Jadi sebenarnya kuncinya di pengetahuan awal orang tua terhadap anak. Kalau tidak akan selalu gagal paham tentang anak, ortu benar benar perlu dibekali berkepanjangan, sehingga keberpihakan itu harus benar benar ada dari semua sisi.

Artikel Terkait

Terkini