Pemerintahan otoriter jatuh karena kesuksesannya akibat tumbuhnya kelas menengah. Mereka profesional yang bebas pengaruh pemerintah

Koridor.co.id

Marsekal Purn. Prof. Dr Ginandjar Kartasasmita. (Foto: Tangkapan layar Youtube kanal Kosakata Bersama Ichan Loulembah)

Baik Soekarno, maupun Soeharto adalah pemimpin kharismatik dengan caranya sendiri. Keduanya dibutuhkan pada masa awal pemerintahannya masing-masing. Tetapi keduanya hanyut karena retorikanya sendiri.

Marsekal Purn. Prof. Dr Ginandjar Kartasasmita, yang malang melintang sebagai menteri di era pemerintahan Soeharto, dan kemudian Prof. BJ. Habibie, mengungkapkan hal tersebut kepada Ichsan Loulembah pada tayangan podcast Kosakata beberapa waktu lalu.

Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 1941 ini, melewati masa Soekarno, Soeharto hingga saat ini masa reformasi. Terakhir Ginandjar Kartasasmita menjabat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2004 – 2009, dan sebelumnya beberapa kali menjadi menteri. 

Berikut pandangannya terhadap dua pemimpin Indonesia, Bung Karno dan Pak Harto, yang punya sisi positif maupun negatif, hingga peran kelas menengah, yang disajikan Irvan Sjafari wartawan Koridor, dari tayangan podcast Kosakota itu.

Dua tahapan hidup Anda mengalami krisis, sewaktu sekolah di Jepang pulang ke Jakarta dalam keadaan krisis karena jatuhnya Pemerintahan Soekarno. Pada waktu 1998, waktunya Soeharto Anda ada di dalam sebagai Menteri Senior sekaligus memulihkan ekonomi Indonesia bersama Presiden BJ Habibie sebagai Menko Perekonomian. Anda bisa jelaskan karakter dua peristiwa ini?

Keduanya adalah pemimpin dengan caranya sendiri dan sifatnya sendiri kharismatik. Bung Karno adalah pemimpin yang mengantarkan kita ke Kemerdekaan dan membutuhkan perjuangan panjang. Pada waktu itu pun Bung Karno adalah orator dan pemikir yang bagus, seperti ketika kita membaca tulisan-tulisannya. Dia juga tipikal pemimpin kemerdekaan di Asia yang rata-rata semuanya berasal dari rakyat dan kharismatis, Jahwaral Nehru, Gamal Andul Naser, Nkrumah, U Nu. Mereka rata-rata sipil bukan militer namun mampu membawa pemerintahan yang cukup ketat yang disebut otoriter. Pak Harto pada perjalanan hidup menunjukkan diri sebagai pemimpin otoriter, walau tidak sepenuhnya, karena ada Pemilu juga, ada partai-partai.

Keduanya sama-sama pemimpin yang kuat pribadinya dan menawan orang banyak. Keduanya sangat dibutuhkan pada masa awal pemerintahan masing-masing. Figur Soekarno sangat dibutuhkan pada waktu pembentukan nation building yang cukup sulit. Bukan saja Perang Kemerdekaan, tetapi juga merebut kembali Irian Barat. Luar biasa panjangnya menjaga keutuhan bangsa ini. Bung Karno menghadapi pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, PRRI/Permesta. Suasana penuh konflik itu butuh pemimpin yang tegas.

Tapi pada akhirnya beliau sendiri hanyut oleh retorikanya, Misalnya, Nasakom. Bung Karno begitu percaya, sehingga dikihanati oleh PKI. Pak Harto juga begitu hanyut oleh retorikanya, beliau tidak bisa digantikan. Semua orang di sekitarnya bilang begitu Pak Harto tidak bisa digantikan. Pak Harto merasa pemimpin yang tidak pernah salah. Karena itu selain melewati zamannya, dari orang berusaha menjadi orang yang merasa dirinya besar.

Itu ada tekanan nggak dari orang sekeliling Bung Karno dan Pak Harto bahwa setelah lima tahun ada transformasi atau berubah? Anda merasa kan nggak?

Saya masih menjadi mahasiswa ketika Bung Karno mengumumkan kembali ke UUD 1945. Dengan dekrit yang itu pun tidak dilaksanakan sepenuhnya. Kita berkonflik dengan Malaysia dan Singapura. Kita nggak berhenti berkonflik. Suasana itu dianggap sebagai suasana revolusi yang belum selesai. Bagi Bung Karno revolusi bukan hanya merdeka tetapi mengalahkan neokolonialisme. Tetapi kita harus memaklumi pada masa itu berat sekali. Merebut Irian Jaya berat sekali. Mengalahkan DI/TII itu baru 1960-an. Pemimpin yang dituntut masa itu harus mengalami masalah-masalah tersebut.

Jadi menurut saya keduanya adalah figur yang kuat. Orang di sekitarnya berkepentingan agar keduanya tetap berada terus, sehingga orang sekitarnya tetap berada di situ. Jadi terus saja. Saya juga dekat dengan Pak Harto. Tetapi kan teknokrat, saya, Pak Wijoyo Nitisastro (ekonom yang menjadi arsitek utama perekonomian Orde Baru Presiden Soeharto), secara pribadi tidak mempunyai pengaruh besar pada beliau. Menurut saya Pak Harto sudah lewat masanya. Kalau saja pada 1990-an dia menyerahkan kekuasaan pada yang lain, luar biasa.

Kalau kita lihat setelah melewati 15 tahun seharusnya mereka memikirkan pelanjutnya. Pak Karno tanpa pemilu. Pak Harto ada Pemilu. Akhirnya keduanya kalah oleh ekonomi. Benar nggak?

Iya. Pemimpin yang otoriter dikalahkan, tidak hanya semata-mata konflik, tetapi juga konflik yang disebabkan masalah ekonomi. Pada masa Soekarno, kehidupan masyarakat sulit sekali. Upaya PKI mengambil alih kekuasaan yang sampai sekarang masih remang-remang, bagaimana hubungannya dengan Bung Karno, bagaimana dengan TNI. Banyak pendapat berbeda-beda. Tapi triggernya adalah ekonomi, seperti sanering (pemotongan nilai mata uang di era Bung Karno).

Pada 1997 terjadi krisis moneter. Itu kan hanya terjadi Asia. Karena negara-negara berkembang terjadi euforia sedemikian rupa, investasi masuk. Apa saja dibayarin. Seandainya tidak terjadi krisis moneter, entah berapa lama bertahan. Sebab Orde Baru sudah berapa kali menghadapi krisis, tetapi bisa diatasi. Nah manakala terjadi krisis yang besar, Pak Harto tidak bisa mengatasi.

Ada juga yang mengatakan Bung Karno memang jatuh, tetapi dari luar ada yang ikut menyuntik, begitu juga dengan Pak Harto. Tentu ada masalah di dalam, tumbuhnya generasi baru, yang terdidik makin banyak, kampus makin banyak, tapi dari luar memberikan suntikan. Anda merasa kan nggak?

Kalau yang 1965-1967 (masa Bung Karno) banyak sekali teori. Banyak spekulasi keikutsertaan pihak asing. Bahkan ada buku yang baru keluar, seperti CIA. Saya tidak tahu dan merasakan itu. Tetapi waktu Bung Karno bermusuhan dengan seluruh dunia selain blok Komunis, Jakarta-Beijing, walau sama Rusia juga dekat. Tetapi mungkin sekali. Waktu saya pulang dari Jepang saya masuk AURI.

Pada awal Pak Harto menjatuhkan rezim, Pak Harto menjadi idola negara-negara Barat. Contoh negara yang antikomunis sukses. Bantuan pun berdatangan. Pembentukan IGGI, supaya kita tidak gagal secara ekonomi dan memang tidak gagal. Dibukakan pintu oleh Barat. Jadi kesayangan Barat. Tetapi kemudian terjadi perubahan Timur dan Barat, ketika Uni Soviet bubar, hingga keberadaan Indonesia sebagai negara paling anti komunisme di Asia Tenggara tidak lagi relevan. Negara Barat mulai suam-suam kuku terhadap Indonesia. Nggak perlu Indonesia dalam geopolitik, maka mulai tumbuh isu lain, yaitu HAM dan demokratisasi. Kita jadi negara yang anti HAM, anti demokrasi makin muncul, termasuk Timor-timur. Dulu isu ini tidak muncul karena kita masih bersama Barat. Mereka perlu kita. Indonesia benteng terakhir setelah Perang Vietnam selesai. Ketika ancaman itu tidak ada lagi, muncul HAM dan demokratisasi yang berujung pada masalah Timor-timur.

Kita pernah mengalami swasembada pangan, mengurus kesehatan dengan baik, pendidikan juga. Tetapi kita nggak punya kemandirian politik. Kita pemimpin ASEAN, tetapi begitu dikendorkan oleh Barat terus kita mempunyai masalah, apa ini karena tekanan luar atau kita tidak punya sistem menjaga ini?

Ini menarik. Ke dalam kita begitu kokoh, sistemnya. Ada Dwifungsi ABRI, ada massa mengambang. Partai ada, tetapi cuma tiga dan bisa dikendalikan. Lalu ada tiga jalur: ABRI, Birokrasi, Golkar. Itu kokoh sekali di dalam. Tidak mungkin Pak Harto dijatuhkan dari dalam.

Tetapi bukannya awal tidak semu? Tetapi kemudian semu.

Karena begini. Ada teori Huntington (Ilmuan politik Amerika Serikat, Samuel Phillips Huntington, kelahiran New York City, 18 April 1927 – Martha’s Vineyard, 24 Desember 2008): pemerintahan otoriter akan jatuh karena kesuksesannya, karena kelas menengah yang tumbuh. Kelas menengah ini adalah orang-orang yang kaum profesional, pengusaha yang kehidupannya bisa bebas daripada pengaruh pemerintah, seperti dokter, pengacara, artis, termasuk pengusaha yang berhasil disukseskan karena proyek pembangunan Orde Baru, kontraktor, Gapensi, Indonesia bertambah. Besarnya kelas menengah ditambah orang yang berpendidikan, ribuan orang dari luar negeri, juga dari kampus.

Saya ingat betul minimal di ibu kota provinsi harus ada perguruan tinggi. Kedua, IAIN. Kemudian yang sangat sukses adalah wajib belajar enam tahun. Orang minimal SD, bisa baca. Harapan hidup meningkat, Posyandu meningkat. Harapan hidup orang lebih banyak. Emansipasi gender. Perempuan banyak bersekolah hingga memunculkan massa kritis yang muncul pada waktunya.

Siapa yang berdiri di depan 1997? Mereka yang bersekolah di luar negeri, seperti Amien Rais, Gus Dur. Sebagian besar mahasiswa mendapatkan beasiswa Supersemar. Tamatan ITB,, UI. Kelas menengah yang menjatuhkan. Mesir juga begitu. Yang menjatuhkan bukan orang yang kaya karena terkait kekuasaan, kelas bawah tidak kuat.

Struktur ini masih ada nggak?

Masih. Sosmed itu kan kelas menengah. Seperti Hartono, Jarum nggak bisa masuk. Tergantung isu. Siapa punya isu menarik akan berpengaruh, Yang punya posisi di atas sekali tidak punya isu. 

Jadi Anda tetap percaya kelas menengah?

Begini. Tahun 2014 yang memenangkan Jokowi (Presiden Joko Widodo) adalah kelas menengah. Partainya saja waktu itu tidak terlalu besar. Partai Golkar menentang waktu itu. Kelas menengah itu termasuk mahasiswa.

Di mana letak politiknya? Apa mereka muncul seperti kapal selam, kalau ada masalah baru muncul, sudah itu tiarap lagi. Mereka tidak punya ideologi?

Sebenarnya sangat relatif ideologi. Ideologinya hanya dua. Satu, saya selamat. Saya bisa hidup baik. Keluarga saya hidup baik. Kedua, saya jangan disakiti, ketiga, empati terhadap orang lain. Isunya. Misalnya kasus Jaksa Pinangki (jaksa yang terlibat dalam kasus buronan Djoko Tjandra), hukuman 10 tahun dianggap kurang, lalu jadi viral. Mereka tidak suka melihat orang disakiti. Mereka punya idealisme.

Jadi tidak benar kelas menengah kita pragmatis?

Karena tidak ada isu membuat mereka tetap pragmatis. Hidup mereka nggak terlalu sulit. Kalau Pemerintah gagal menangani Covid-19 bisa berantakan. Tetapi pemerintah cukup berani mengambil risiko mengadakan perbelanjaan jadi defisit. Di seluruh dunia begitu juga. Trump (Presiden AS Donald Trump, sebelum Joe Biden) itu termasuk kritis terhadap Covid-19. Pengaruh kelas menengah lebih besar dibanding dirjen-dirjen yang sudah lama di departemen.

Artikel Terkait

Terkini