‘Local boys for local jobs’ penting bagi kepolisian untuk mengetahui karakter masalah. Indonesia punya keragaman budaya

Koridor.co.id

Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror periode 2004-2008, Irjen Pol. (Purn) Bekto Suprapto

Polisi bertugas melayani masyarakat, bukan hanya ketika terjadi kejahatan, tetapi juga menjaga ketertiban dengan memperhatikan faktor kebudayaan. Untuk menerapkan local boys for local jobs, Kapolda harus berani mengambil langkah affirmative action. Cukup melapor ke Kapolri untuk diberikan kebebasan dalam melakukan rekrutmen.

Demikian pernyataan mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Irjen Pol. (Purn) Bekto Suprapto dalam percakapannya dengan Ichsan Loulembah pada siniar Kosakata bersama Ichan Loulembah, beberapa waktu lalu, seperti disajikan Irvan Sjafari, wartawan Koridor.

Secara umum mantan Kapolda Papua itu menyampaikan beberapa pandangannya tentang kepolisian, lembaga tempatnya mengabdi beberapa puluh tahun, berikut petikannya:

Pada Januari 2021, terjadi kerusuhan di Capitol Hill, Amerika Serikat. Rakyat mempertanyakan polisi federal. Timbul pertanyaan bagaimana bisa terjadi? Konsep polisi seperti apa?

Pada dasarnya sistem kepolisian setiap negara berbeda. Bergantung bagaimana sejarah negara tersebut. Sistem kepolisian dibagi tiga. Pertama, yang disebut sebagai sentralistik. Yang kedua fragmented atau desenteralisasi yang tersebar, kerap disebut juga unsystem. Yang ketiga integrated system.

Amerika Serikat adalah contoh fragmented atau unsystem. Sementara Indonesia contoh sentralistik. Di Amerika Serikat jumlah kesatuan polisi adalah 17 ribu yang masing-masing mempunyai UU-nya sendiri-sendiri. Seragamnya sendiri-sendiri. Pangkatnya sendiri-sendiri. Unitnya kecil-kecil. Ada polisi federal, polisi negara bagian, ada county, ada sherif yang kira-kira sama dengan kapolsek di Indonesia.

Masing-masing sistem punya kelebihan dan kekurangan. Sistem di AS juga dianut oleh Inggris dan Belgia. Dulu kita pakai fregemented, ada polisi Bandung, polisi Makassar, polisi Padang. Itu berlaku hanya berapa bulan. Polisi punya proklamasi sendiri, 19 Agustus, dua hari sesudah merdeka.

Pada 1 Juli 1946 oleh perdana menteri waktu itu dibuat menjadi polisi nasional. Tanggal Itu tersebut ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara. Tetapi kalau dikatakan polisi lahir pada hari itu keliru, karena polisi lahir setelah proklamasi.

Polisi lahir bersama Revolusi?

Iya. Sekalipun ada polisi era kolonial. Ada polisi zaman Jepang. Dua-duanya kemudian memberikan peran pada masa revolusi. Pemerintahan boleh berganti, Pemerintahan Hindia Belanda diganti Jepang, polisi tetap diperlukan. Begitu juga ketika menjadi RI, mantan-mantan polisi di zaman Belanda dan zaman Jepang langsung menjadi polisi Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tetapi sistem hanya berusia sekitar 10 bulan. Selanjutnya jadi polisi nasional seperti sekarang,

Kejadian di Capitol Hill. Itu contoh kelemahan fragemented ketika menghadapi kerusuhan besar. Sebab mereka tidak punya Brimob Nusantara. Kepala polisi di Washington tidak bisa panggil bantuan dari LAPD (Los Angeles Police Department). Kalau di Indonesia Kapolda Sumut bisa minta pada Polri untuk mendatangkan ribuan polisi, karena aturannya satu, UU satu. Kalau di sana (AS) aturannya beda bahkan pangkat polisi beda antara polisi county dan negara bagian betul-betul berbeda.

Ketika 1992 terjadi kasus pemukulan Rodney King di Los Angeles, karena polisi nggak senang dia memakai mobil mewah dan mengemudi dengan kecepatan tinggi. Rodney mendapat lebih dari 50 pukulan oleh dari satuan polisi berbeda. Kejadian yang menyulut kerusuhan ini tidak bisa segera diatasi karena harus menunggu National Guard. Dalam aturannya National Guard hanya bisa digerakan oleh gubernur.

‘Local boy for local job’ di Amerika berlaku. Di Indonesia bagaimana?

Ini menjadi tantangan bagi Kapolri. Polisi kan bertugas melayani masyarakat. Bukan hanya ketika terjadi kejahatan, tetapi juga menjaga ketertiban. Berkaitan dengan tertib masyarakat, tidak lepas dari kebudayaan. Kebudayaan itu menyangkut masyarakat. Kalau kebudayaan itu orang Bugis yang mengerti hanya orang Bugis. Mengerti siri bagi orang Bugis. Orang Jawa nggak mengerti.

Ini menjadi masalah karena suku-suku yang tidak terakomodasi menjadi Polri akibat penerapan local boy for local job, yang menjadi kendala ialah menjadi polisi nasional aturannya dibuat seragam. Rekrutmen seragam. Misal tinggi badan ditentukan 165 cm. Kasihan orang Nias, orang Dayak, orang Sakai di Riau.

Nanti ada aturan tidak boleh pakai tato. Bagi orang Dayak, tato itu sama dengan passport. Itu identitas. Apa hubungannya tato dengan pekerjaan polisi. Polisi harus bisa berenang. Bagaimana dengan orang di Papua di gunung bisa berenang? Tempat berenang nggak ada. Yang ada air terjun. Ini menjadi masalah.

Meskipun Polda Papua mencoba mengatasi masalah ini dengan affirmative action. Jadi ada diskriminatif positif. Kapoldanya waktu itu dijabat I Made Mangku Pastika merekrut 1.500 orang Papua jadi polisi. Tetapi saya melihat bukan hanya polisi, termasuk juga TNI harus menerapkan affirmative action. Mengapa? Nggak ada kaitan tinggi badan atau giginya ompong. Padahal sudah polisi mengajar berenang mudah dalam seminggu bisa berenang 15 meter. Saya melatih anak-anak Papua yang tidak berenang, jadi bisa. Karena inti berenang itu ialah mengapung. Ini masalah.

Para Kapolda harus berani mengambil langkah affirmative action. Kapolda melapor ke Kapolri dan Kapolri buat keputusan membebaskan.

Konsep payungnya tetap sentralisme, tetapi diberikan ruang bagi keberagaman lokal itu, kekhususan itu, katakanlah 20 persen?

Sangat bisa. Semua bisa didiskusikan dan dimusyawarahkan. Tetapi jangan sampai seperti Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara jumlah polisi yang penduduk lokal hanya 7 persen. Sangat kecil. Di Papua sekarang 30 persen.

Ada evaluasi terukur di kepolisian?

Sudah dilakukan oleh Sumber Daya Manusia dan sekarang banyak kemajuan. Jadi local boys for local jobs sangat penting karena harus mengetahui karakter setiap masalah. Setiap daerah, setiap RT, setiap RW dibanding daerah, RT dan RW lain masalahnya berbeda-beda. Tidak bisa diseragamkan. Polisi itu di dalam mencegah kejahatan harus memecahkan masalah-masalah tersebut.

Menurut saya tidak semua tindak pidana harus diproses ke pengadilan. Selain terlalu mahal, rasa keadilan masyarakat banyak tercederai. Sekalipun secara hukum positif benar. Tapi mengusik rasa keadilan. Seperti nenek yang mencuri kakao, mencuri sandal di masjid dikurung dua hari. Buat apa? Itu bisa diselesaikan Pak RT.

Sekarang tren di dunia hukum positif ketinggalan. Mengapa ada restorative justice? Karena hukum-hukum di Barat sudah tidak bisa menemukan cara yang paling baik. Mereka sudah berpaling ke Timur, bagaimana orang India, orang Arab, orang Tiongkok dan orang Indonesia menyelesaikan masalah. Yang penting polisi atas permintaan masyarakat mengapa tidak didamaikan.

Jadi polisi tidak menggunakan olah otot, tetapi otot pikir? Jadi polisi jadi teman atau bapak di masyarakat. Tetapi muncul keluhan dari para junior, rasio tenaga polisi?

Mencari pembenaran karena kekurangan sendiri. Isu bukan itu. Di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) pernah dipimpin Kolonel saja, tetapi sekarang dipimpin bintang dua (Irjen). Lebih aman atau tidak? Seharusnya evaluasinya seperti itu. Bukan pangkat dinaik-naikkan. Maluku Utara dulu dipimpin seorang Kapolres. Tanya sama masyarakat mana lebih aman dibanding Kapolda.

Memang ada petunjuk dari PBB rasionya 1:500. Sekarang 1:700. Tetapi bukan itu jawabannya. Ada buku karya Kelling dan Wilson (Kriminolog AS) Broken Windows, itu mengajarkan bagaimana memecahkan masalah bersama masyarakat. Broken window itu kan suatu permukiman hari ini jendela pecah, hari berikut 18 jendela pecah. Itu tidak bagus dan harus dipecahkan bersama mengapa terjadi.

Artikel Terkait

Terkini