Washington, Koridor.co.id – Direktur koordinator bantuan PBB Martin Griffiths pada Selasa memperingatkan bahwa pemotongan dana untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) akan menimbulkan konsekuensi bencana.
“Penarikan dana untuk UNRWA sangat berbahaya dan akan mengakibatkan runtuhnya sistem kemanusiaan di Gaza, dengan konsekuensi yang luas di wilayah pendudukan Palestina dan di seluruh kawasan,” kata Griffiths seperti dilansir Anadolu pada Kamis (1/2).
Beberapa staf UNRWA dituduh terlibat dalam serangan lintas batas ke Israel yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober.
Setidaknya 12 negara – Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, Austria dan Jepang – telah menangguhkan pendanaan untuk UNRWA, yang didirikan pada 1949 untuk membantu pengungsi Palestina di seluruh wilayah Timur.
UNRWA mengatakan pihaknya memutuskan kontrak dengan beberapa karyawan menyusul tuduhan Israel tersebut.
Griffiths mengatakan dia dan rekan-rekannya dari Inter-Agency Standing Committee (IASC), sebuah badan yang terdiri dari badan-badan PBB dan LSM yang diundang, meminta agar keputusan tersebut dipertimbangkan kembali.
IASC mengatakan UNRWA, sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di Gaza, telah menyediakan makanan, tempat tinggal dan perlindungan bahkan ketika anggota stafnya sendiri terpaksa mengungsi dan terbunuh.
Menurut IASC, tidak ada entitas lain yang memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan dalam skala dan luas yang sangat dibutuhkan oleh 2,2 juta orang di Gaza.
“Kami memohon agar keputusan ini dipertimbangkan kembali,” kata para penandatangan IASC dalam sebuah pernyataan. Griffith, yang juga turut menandatangani menambahkan, “Dunia tidak bisa meninggalkan rakyat Gaza.”
Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza pada 7 Oktober tahun lalu, menewaskan sedikitnya 26.751 warga Palestina dan melukai 65.636 orang. Hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.
Serangan Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB. (Pizaro Gozali Idrus)