Amnesty: Jangan Sampai Dugaan TPPO Surutkan Komitmen Indonesia Lindungi Rohingya

Koridor.co.id

Para pengungsi Rohingya.

Jakarta, Koridor.co.id – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihak berwenang wajib menyelidiki dan menindak diduga TPPO terkait Rohingya karena tersebut termasuk kejahatan kemanusiaan

Menurut Usman, karena berskala lintas negara, dugaan TPPO Rohingya sebaiknya melibatkan pihak-pihak berwenang internasional melalui mekanisme yang berlaku.

Namun, kata Usman, jangan sampai dugaan TPPO ini menyurutkan komitmen pemerintah untuk melindungi pengungsi.

“Apalagi itu dijadikan dalih oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan bantuan atau menolak kedatangan pengungsi Rohingya yang sudah terancam di wilayah asalnya,” jelas Usman kepada Koridor pada Jumat (8/12).

Usman mengingatkan konstitusi sudah mengamanatkan pemerintah untuk menegakkan HAM, memastikan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan bebas dari ancaman.

“Ini juga berlaku untuk pengungsi, bukan hanya warga negara Indonesia,” ucap Usman.

Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia Ramdhan Muhaimin mengatakan serbuan orang-orang Rohingya dalam waktu hampir bersamaan ke wilayah Aceh menjadi dilema bagi pemeintah.

“Apalagi jika kita ingat sebenarnya, Indonesia sebagai keketuaan ASEAN memiliki komitmen menjadi solusi bagi persoalan yang menjadi salah satu krisis paling rumit di Asia Tenggara tersebut,” ujarnya

Apalagi bersamaan dengan kedatangan mereka, beredar informasi dari negeri jiran yang menyatakan mereka juga menolak pengungsi Rohingya karena mereka memiliki attitude yang tidak sesuai dengan adat.

“Ternyata testimoni itu juga yang diungkapkan warga Aceh,” jelasnya.

Sementara itu, UNHCR Indonesia mengatakan dalam beberapa minggu terakhir, ada beragam berita dan komentar mengenai kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh di media sosial.

Rohingya Alami Penderitaan Ekstrem di Myanmar

Juru bicara UNHCR Indonesia Mitra Salima Suryono mengatakan selama beberapa dekade, warga Rohingya mengalami penderitaan ekstrem di Myanmar.

“Mereka tidak diberikan akses terhadap kewarganegaraan dan pencatatan; tidak diperbolehkan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja; dibatasi dalam kamp dan desa; dan menjadi sasaran kekerasan ekstrem,” ujar Mitra.

Dia menambahkan, pengungsi Rohingya tidak ingin meninggalkan Myanmar. Mereka terpaksa mengungsi. Kebanyakan pengungsi Rohingya mengatakan kepada UNHCR bahwa mereka berharap dapat pulang ke Myanmar jika kondisinya memungkinkan.

Sebagian besar pengungsi Rohingya, sekitar 1 juta orang, melarikan diri ke kamp-kamp di negara tetangga Bangladesh sejak tiga dekade terakhir terutama pada tahun 2017 setelah beberapa insiden kekerasan dan pelanggaran HAM berskala besar.

Kondisi keamanan di kamp-kamp Bangladesh yang sesak telah memburuk secara signifikan selama beberapa waktu terakhir, mendorong banyak keluarga pengungsi Rohingya untuk melakukan perjalanan yang sangat berbahaya dalam mencari keselamatan dan stabilitas.

Karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan, tidak ada jalur legal yang memungkinkan pengungsi Rohingya untuk berpindah-pindah wilayah dengan mudah di kawasan ini.

“Akibatnya, mereka sering memilih perjalanan perahu berbahaya yang ditawarkan oleh para penyelundup manusia,” ucap Mitra.

“Lebih dari 70% pengungsi Rohingya yang mendarat di Indonesia selama sebulan terakhir adalah perempuan dan anak-anak,” tambahnya.

Sejak 2017, lebih dari sejuta warga Rohingya meninggalkan rumah mereka ketika militer Myanmar melakukan pembantaian terhadap mereka yang digambarkan oleh PBB sebagai “contoh nyata dari pembersihan etnis”.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan banyaknya pengungsi Rohingya yang melarikan diri, termasuk mereka yang terdampar di Aceh, disebabkan situasi yang memburuk di Myanmar menyusul kudeta militer pada Februari 2021 serta kondisi buruk di kamp pengungsi Cox’s Bazar, sebuah distrik di tenggara Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar. (Pizaro Gozali Idrus)


Artikel Terkait

Terkini