Perubahan iklim memaksa 1,2 miliar orang mengungsi pada 2050

Koridor.co.id

Ilustrasi Perubahan Iklim.

Cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, dan rusaknya ekosistem membahayakan nyawa miliaran orang. Migran lingkungan, korban perubahan iklim yang terlupakan, membutuhkan bantuan semua orang.

Bayangkan bila Anda harus kehilangan rumah atau cara mencari nafkah karena banjir yang parah, kelaparan karena gagal panen dan kekeringan, terpaksa meninggalkan rumah karena penggurunan merajalela, permukaan laut naik, atau kekurangan air bersih untuk diminum.

Faktanya, itu adalah situasi bagi jutaan orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena krisis iklim. Bagi mereka, perubahan iklim sedang terjadi sekarang dan itu nyata. Dan seiring meningkatnya ancaman perubahan iklim di seluruh dunia, jumlah mereka akan bertambah secara eksponensial.

Sejak 2008, banjir, badai, kebakaran hutan, dan suhu ekstrem telah memaksa rata-rata 21,5 juta orang pindah setiap tahun, menurut UNHCR, badan pengungsi PBB. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat dalam beberapa dekade mendatang. IEP, sebuah lembaga think tank internasional, mengatakan bahwa perubahan iklim dan bencana alam dapat memaksa 1,2 miliar orang untuk mengungsi pada tahun 2050.

Migran Lingkungan

Istilah pengungsi iklim digunakan sejak 1985 ketika pakar Program Lingkungan PBB (UNEP) Essam El-Hinnawi mendefinisikan pengungsi iklim – juga disebut migran iklim atau migran lingkungan – sebagai orang-orang yang dipaksa untuk meninggalkan habitat asal mereka, baik bersifat sementara atau permanen, karena gangguan lingkungan. Tetapi sejauh mana cakupan definisi tersebut masih menyebabkan beberapa kerancuan.

Misalnya, ketika dua badai kategori 4 melanda Honduras, Guatemala, dan El Salvador pada November 2020, orang-orang membanjiri perbatasan Meksiko dan menuju ke AS karena kehilangan rumah, pekerjaan, serta akses ke air bersih karena hujan lebat dan tanah longsor.

Dalam hal ini, jelas apa penyebabnya. Cuaca yang ekstrem membuat orang sulit untuk tinggal di negara asalnya, sehingga mereka harus pergi. Orang-orang ini disebut migran lingkungan.

Namun Amar Rahman, yang merupakan pimpinan Climate Change Resilience Services di Zurich Insurance Group, berpendapat bahwa definisi tersebut harus mencakup lebih banyak orang. Yaitu, siapa pun yang terkena dampak gangguan dalam masyarakat mereka yang entah secara langsung atau tidak langsung dapat dikaitkan dengan perubahan kondisi lingkungan dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Ini berarti menyadari bahwa perubahan iklim bukan hanya ancaman karena langsung merugikan masyarakat dan infrastruktur, tetapi juga merupakan ancaman jangka panjang yang perlahan-lahan dapat menciptakan ketidakstabilan kondisi masyarakat dan ekonomi.

Ambil contoh kasus naiknya permukaan laut. Selama 30 tahun terakhir, jumlah penduduk yang tinggal di daerah pesisir dengan risiko tinggi naiknya permukaan laut telah meningkat dari 160 juta menjadi 260 juta, dengan 90% di antaranya berasal dari negara miskin berkembang dan negara kepulauan kecil.

Rahman mengatakan bahwa masalah ini diperparah fakta bahwa risiko iklim saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan efek domino. “Ketika suhu naik di suatu negara, misalnya, dapat mengurangi ketersediaan air dan kualitas air. Akibatnya hal ini dapat mempercepat penyebaran penyakit dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kekeringan yang menyebabkan gagal panen sehingga akhirnya mengurangi pendapatan dan pasokan makanan,” jelasnya.

Bagaimana konflik memperburuk krisis iklim

Efek domino ini sudah terasa di Suriah, di mana lahan pertanian yang dulunya subur berubah menjadi gurun antara tahun 2006 dan 2010, menyebabkan hasil panen turun, 800.000 orang kehilangan pekerjaan, dan 85% ternak di negara itu mati. Ketika orang kehilangan pekerjaan, harga pangan naik, dan 1,5 juta orang yang tinggal di pedesaan pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Mereka yang miskin dan tertinggal menjadi sasaran empuk orang-orang yang mengajak mereka bergabung dengan ISIS.

Perang saudara Suriah disebabkan oleh lebih dari sekadar hal-hal ini. The Arab Spring atau Kebangkitan Dunia Arab dan aturan ketat pemerintah Suriah juga memainkan peran besar. Namun masalah di masyarakat yang disebabkan oleh perubahan iklim memperburuk ketegangan. Akibatnya, terjadi perang yang menyebabkan salah satu krisis pengungsi terburuk yang pernah terjadi di dunia dalam beberapa dekade. Sekitar 6,6 juta warga Suriah, atau sekitar seperempat dari total populasi, terpaksa meninggalkan negara mereka.

Sayangnya, situasi Suriah bukanlah hal yang aneh, karena ada hubungan yang kuat antara negara-negara paling rentan terhadap perubahan iklim dan negara-negara yang sedang mengalami konflik atau kekerasan. Menurut laporan UNHCR yang berjudul “Global Trends in Forced Displacement 2020”, 95 persen dari semua migrasi terkait konflik pada tahun 2020 terjadi di negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim.

Kabar baiknya adalah pemerintah di seluruh dunia mulai melihat migrasi iklim sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Pada November 2021, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden merilis Laporan tentang Dampak Perubahan Iklim terhadap Migrasi. Ini adalah pertama kalinya Pemerintah AS secara resmi mengakui adanya hubungan antara perubahan iklim dan migrasi.

Laporan tersebut mengatakan bahwa migrasi yang disebabkan perubahan iklim dapat berdampak besar pada keamanan internasional, ketidakstabilan, konflik, dan geopolitik. Laporan ini juga menyerukan pembuatan rencana yang memungkinkan pengelolaan arus migrasi iklim dengan cara yang adil, aman, dan proaktif.

Bagaimana kita bisa membantu migran lingkungan?

Salah satu cara untuk mengatasi migrasi iklim adalah dengan menciptakan peluang ekonomi di masyarakat yang terancam oleh perubahan lingkungan. Misalnya di Bangladesh, topan yang menyebabkan banjir telah meningkatkan salinitas 53 persen lahan pertanian. Ini berarti petani tidak dapat menanam apa yang biasa mereka tanam, yang tentu saja menimbulkan ancaman mematikan bagi masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian untuk bertahan hidup.

Namun, petani Bangladesh mampu beradaptasi dengan kondisi baru tersebut dengan dukungan dari proyek penelitian Salt Solution dari Belanda dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat. Kelompok-kelompok ini mengajari para petani cara menanam tanaman yang tahan garam seperti kentang, wortel, kubis, dan ketumbar.

Bangladesh juga merupakan rumah bagi lebih dari 900.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar. Banyak dari pengungsi ini tinggal di kamp-kamp. Agar para pengungsi politik ini tidak menjadi migran lingkungan, UNHRC bekerja sama dengan mitra lokal untuk menanam pohon yang tumbuh cepat di beberapa bagian kamp pengungsi yang rawan longsor selama badai monsun, yang pada akhirnya dapat membantu menstabilkan kekuatan tanah.

Namun pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-27 (COP27) November 2022, negara-negara yang rentan dan dilanda bencana iklim mendapatkan dana “kerugian dan kerusakan” untuk pertama kalinya. Perincian pengaturan pendanaan baru tersebut tidak berhasil diputuskan, tetapi mayoritas negara setuju untuk menerapkannya pada COP28 di Dubai. Ini menandai langkah penting pertama yang mengakui bahwa orang-orang dan negara-negara yang paling tidak bertanggung jawab atas perubahan iklim terkena dampak pertama dan paling parah.

Laporan Gedung Putih juga berbicara tentang perlunya pembiayaan iklim – dari bantuan luar negeri AS dan lembaga keuangan internasional, misalnya – untuk membantu masyarakat rentan terhadap risiko iklim dan migrasi, mempersiapkannya, dan beradaptasi dengannya. Laporan tersebut juga meminta pemerintah AS untuk membentuk kelompok kerja antarlembaga tentang migrasi iklim agar upaya untuk mengatasi masalah tersebut dapat dikoordinasikan.

Kelompok kerja ini nantinya akan bertanggung jawab untuk menulis kebijakan, strategi, dan anggaran AS untuk membantu orang-orang di dalam dan luar negeri yang terkena dampak perubahan iklim dan migrasi.

Status terlindungi untuk migran lingkungan

Masalah lain yang dihadapi migran lingkungan adalah status perlindungan. Sebagian besar ahli sepakat bahwa migran lingkungan membutuhkan perlindungan yang sama seperti pengungsi lain, misalnya pengungsi akibat peperangan.

Pada Maret 2018, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menemukan fakta bahwa banyak migran lingkungan tidak sesuai dengan definisi pengungsi. Mereka menyebut orang-orang ini sebagai korban yang terlupakan di dunia. Ini berarti bahwa mereka tidak dapat menggunakan hukum untuk melindungi hak asasi manusia mereka, yang dapat membuat mereka aman dari hal-hal seperti deportasi.

Untuk mengatasinya, pemerintah dan badan hukum harus membingkai ulang kondisi akibat perubahan iklim sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia dan mengakui ancaman mematikan yang dihadapi migran lingkungan, meskipun ancaman tersebut tidak selalu secepat bahaya yang dihadapi pengungsi akibat peperangan.

Bahkan laporan Gedung Putih mengatakan instrumen hukum untuk melindungi pengungsi saat ini tidak mudah melindungi orang-orang yang terpaksa pindah karena dampak perubahan iklim, terutama yang berkaitan dengan migrasi lintas batas. Salah satu saran legislatifnya yang paling penting adalah supaya AS memperluas cakupan “Status Perlindungan Sementara” agar bisa membantu melindungi para migran.

Tetapi tentu saja solusi terbaik untuk menghentikan perubahan iklim adalah dengan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu hingga jauh di bawah 2 derajat Celsius (°C) dan idealnya hingga 1,5 °C.

“Kita perlu bekerja sama untuk menangani krisis ini,” kata Rahman.

“Dibutuhkan upaya tim yang banyak mulai dari pemerintah hingga lembaga sipil, akademisi dan perusahaan. Bahkan sebagai individu, kita harus mempertimbangkan dengan cermat tanggung jawab kita sebagai konsumen, pemilih, dan warga dunia. Kita bisa memiliki pengaruh yang besar jika kita bekerja sama,” pungkasnya.

*** disadur dari Zurich.

Artikel Terkait

Terkini