Pada praktiknya di Indonesia hanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup yang mampu menjadi kelompok penekan terhadap pemerintah agar melakukan kebijakan yang pro lingkungan hidup.
Founder Badan Riset Urusan Sungai Nusantara (BRUIN) Prigi Arisandi menceritakan bahwa sekitar 2014 melalui Ecoton mampu membuat Gubernur Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Suaka Ikan.
“Eksekutif umumnya masih bisa diharapkan untuk membuat kebijakan yang peduli lingkungan. Lain halnya dengan kalangan DPRD Jawa Timur sama sekali tidak bisa diharapkan,” ujar Prigi kepada Koridor, Jumat, 17 Maret 2023.
Pada 2019 Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ecoton [Ecological Observation and Wetlands Conservation] memenangkan gugatan kasus ikan mati massal di Kali Brantas. Tergugat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Gubernur Jawa Timur.
Ketua Majelis Hakim, Anne Rusiana menyatakan pihak tergugat terbukti bersalah. Tergugat dinilai lalai mengelola dan mengawasi ekosistem Kali Brantas yang mengakibatkan ikan mati massal yang diduga akibat pencemaran.
Hingga Saat ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masih melakukan banding di pengadilan. Namun secara prinsip pemerintah masih bisa ditekan tentunya dengan bantuan media. Sayangnya pemerintah juga cenderung mementingkan eksploitasi dan pertumbuhan ekonomi.
Mantan Direktur Ecoton ini juga meragukan partisipasi milenial untuk peduli lingkungan seperti kawan-kawan mereka di Jerman. Soalnya sistem pendidikan membernagus kreativitas dan sifat kritis serta keberpihakan. “Yang bisa melawan praktis hanya NGO yang berbasis science,” imbuhnya.
Yang paling anyar ialah aktivis lingkungan dari Badan Riset Urusan Sungai Nusantara (BRUIN) melakukan aksi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, 13 Maret 2023. Dalam aksi memperingati Hari Air Sedunia itu BRUIN menyindir dengan seruan Sungai Brantas Butuh Bansos
Sementara Aktivis Extinction Rebellion (XR) Indonesia, sebuah gerakan yang berfokus pada isu krisis iklim Melissa Kowara mengatakan LSM banyak melakukan hal lain diluar memberikan tekanan ke pemerintah, tapi memang tidak cukup kalau sebagai pressure group saja.
Sejauh ini banyak LSM yang tidak mau berkecimpung dalam politik, banyak yang juga tidak ingin terlihat ‘melawan’ status quo, dan ini tidak bisa disalahkan juga tentunya.
Lanjut Melissa, mungkin yang tidak kalah penting adalah untuk semua individu bisa melepaskan nama lembaganya masing-masing untuk menggunakan haknya sebagai warga negara untuk melakukan aktivitas di luar fungsi pressure group.
ini bukan maksudnya semua individu LSM perlu masuk partai atau turun ke jalan. Tapi lebih ke berkolaborasi membantu simpul-simpul perjuangan di luar lingkup LSM-nya dengan bantuan data, pemilkiran, jaringan, sumber daya, fasilitas atau apapun itu bentuknya untuk kepentingan bersama.
“Untungnya memang sudah banyak yang melakukan ini semua, meski memang masih terus perlu ditingkatkan bersama,” pungkasnya.