KLHK optimistis pada 2025 Indonesia bersih sampah, namun aktivis lingkungan sebut perlu komitmen produsen

Koridor.co.id

Ilustrasi. (Kredit Foto: Kemen LHK)

Indonesia menargetkan  pada  2025 seluruh TPA dikelola dengan metode lahan urug saniter dan kemudian tidak akan ada lagi pembangunan TPA baru pada 2030. Di sisi lain penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan sampai masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan.

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Sayid Muhadhar menyampaikan mulai 2031 akan diupayakan tidak ada lagi pembakaran sampah secara liar.18 Februari 2023 Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sayid Muhadhar menyampaikan mulai 2031 akan diupayakan tidak ada lagi pembakaran sampah secara liar.

Fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass akan terus dioptimalkan dan ditingkatkan kapasitasnya.

“Dengan demikian pada 2050 operasional TPA hanya diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu. Penguatan kegiatan pemilahan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang ditingkatkan secara bertahap,” ucap Sayid Muhadhar dalam acara Bank Sampah Bersinar, Kecamatan Baleendah, Bandung, dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HSPN), pada 18 Februari 2023.

Sayid Muhadhar menilai momentum Hari Peduli Sampah Nasional menjadi semangat bagi seluruh unsur di daerah dapat mewujudkan target zero emission dari sektor sampah. “Kami ingin daerah dapat merasakan manfaat dari gerakan bersih sampah. Kami di KLHK memiliki target zero emission dari sektor sampah.”

Sayid mengatakan, pengelolaan sampah di Indonesia telah berkembang maju menuju emisi net zero yang diwujudkan melalui berbagai aksi mitigasi yang dilaksanakan secara bertahap dan komprehensif.

Untuk mewujudkan target tersebut, perlu mengoptimalkan seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir agar menguatkan pengelolaan sampah di sumber sehingga mengurangi timbunan sampah yang dikirim ke TPA dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan.

Selain itu, kolaborasi sinergis yang erat diperlukan antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, civil society organization (LSM) dan komunitas masyarakat, sehingga akan menguatkan rantai nilai pengelolaan sampah dan mewujudkan pengelolaan sampah menuju emisi net zero tersebut.

Sementara Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan pihaknya mendukung rencana KLHK untuk tidak membangun TPA baru pada tahun 2030 karena akan lebih baik memanfaatkan Bank Sampah serta membangun tempat pengelolaan sampah induk di setiap desa di Kabupaten Bandung.

“Jadi kami sepakat kalau tahun 2030 tidak membangun TPA baru lagi, dan mengoptimalkan Bank Sampah. Kami akan membangun tiga pengelolaan Bank Sampah di suatu titik tempat, ada pengelolaan sampah yang sifatnya organik dan yang kedua RDF. Jika itu dapat berjalan dengan baik rencananya akan membangun sebanyak 7 pengelolaan sampah,”  tutur Dadang.

Pemda Bandung berupaya mengurangi volume sampah agar tidak terjadi penumpukkan sampah di TPA. Karena belajar dari pengalaman insiden longsoran TPA Leuwigajah di Cimahi Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2005 yang merenggut ratusan nyawa.

Kabupaten Bandung menghasilkan sampah dari sampah rumah tangga sekitar 1.280 ton setiap harinya. Tetapi berkat kerja sama semua pihak dalam memilah dan mengelola sampah, dari 1.280 ton ini hanya menyisakan 400 ton.

Juru Kampanye Urban Greenpeace Indonesia, Muharram Atha Rasyadi mengatakan target pengurangan sampah sebaiknya menjadikan sektor hulu sebagai prioritas. Kebijakan-kebijakan pengendalian produksi dan konsumsi material sekali pakai seperti plastik perlu menjadi agenda utama.

“Selain itu, perubahan ini juga tidak bisa dicapai tanpa adanya peran tanggung jawab dan komitmen yang jauh lebih serius dari para produsen,” ujar Atha ketika dihubungi Koridor, 20 Februari 2023.

Hingga saat ini bahkan, transparansi atas peta jalan pengurangan sampah berdasarkan PerMenLHK no. 75  tahun 2019 yang telah dibuat oleh sebagian produsen juga belum didapatkan.

Artikel Terkait

Terkini