Dukungan Taiwan untuk Pemilu Indonesia: Catatan Seorang KPPS Luar Negeri

Koridor.co.id

Pelaksanaan aktivitas pemilu Indonesia 2024 di Taiwan. (Dok. pribadi)

Oleh: R. Mokhamad Luthfi

Taipei, Koridor.co.id – Dua minggu lalu pada 14 Februari, Indonesia baru saja selesai menghelat pesta demokrasi terbesar berupa Pemilu. Bukan hanya di dalam negeri, Pemilu juga dilaksanakan di luar negeri untuk melayani para pemilih warga negara Indonesia yang berdomisili di sana.

Tidak banyak warga Indonesia yang mengetahui bagaimana melaksanakan pemilu Indonesia di luar negeri kecuali para panitianya.

Tulisan ini mencoba memberi gambaran bagaimana seorang kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di luar negeri memfasilitasi warga Indonesia untuk memilih.

Penulis yang saat ini sedang studi di Taiwan, mendapatkan amanah sebagai ketua Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 di District Xindian, New Taipei City.

Bersama dengan enam (6) rekan dari Indonesia lainnya yang terdiri dari mahasiswa dan pekerja migran, TPS kami harus melayani sebanyak 978 daftar pemilih tetap (DPT).

Namun sayangnya, hanya 349 dari para pemilih yang dapat meluangkan waktu untuk memilih. Dari TPS kami, warga Indonesia sebagian besar memilih pasangan 02 (Prabowo – Gibran) dengan jumlah suara 269 (77%).

Adapun pasangan 03 (Ganjar – Mahfud) berada di tempat kedua dengan jumlah suara 46 (13%), dan pasangan 01 (Anies – Muhaimin) berada di tempat ketiga dengan suara sebanyak 32 (9,1%).

Sebagai akademisi, tentu saja sangat menarik untuk menganalisis kemenangan pasangan 02 di TPS kami atau di Taiwan secara keseluruhan yang sebagian besarnya adalah pekerja migran.

Namun, karena posisi penulis yang juga sebagai ketua TPS, tulisan kali ini hanya akan mengangkat bagaimana dukungan dari aparat Taiwan, khususnya kepolisian dan Perusahaan Pos Taiwan dalam membantu penyelenggaraan pemilu Indonesia.

Mudahnya Berkoordinasi Dengan Kepolisian Taiwan

“Pemerintah Taiwan menganggap pemilu Indonesia sangat penting” ucap Mr. Henry melalui pesan singkat kepada saya, ketika saya menyampaikan maaf karena penyelenggaraan pemilu Indonesia membuat mereka sibuk.

Dua minggu sebelum pelaksanaan pemilu, saya intens berkoordinasi dengan Mr. Henry (yang bertugas sebagai polisi di New Taipei Police Department) untuk penyelenggaraan pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) 007 (lokasinya di toko dan restoran Indonesia “Royal Xindian”).

Mr. Henry menyampaikan bahwa ia dapat dihubungi kapan saja apabila ada situasi khusus yang membutuhkan layanan kepolisian terkait penyelenggaraan TPS.

Mr. Henry dan seorang polisi lain berpangkat sersan, menjadi tempat bagi saya sebagai Ketua TPS untuk mengoordinasikan berbagai hal seperti perizinan lokasi, potensi ketidaknyamanan kepada warga Taiwan, pengumpulan massa karena antrian, dan lainnya. Saya dilayani dengan sangat ramah dan tidak sedikitpun merasa dipersulit.

Tidak lupa, saya menyampaikan berbagai informasi mengenai jumlah pemilih yang mencapai hampir seribu orang, waktu beroperasinya TPS, dan kegiatan lain sebelum dan sesudah pemungutan suara.

Di hari H, sejak pukul 07:00, Mr. Henry senantiasa berada di sekitar lokasi TPS. Berpakaian preman dengan kemeja batik, ia memperhatikan dari jauh. Sedangkan beberapa polisi berseragam, hanya datang setiap kurun waktu tertentu dan segera meninggalkan TPS apabila dirasa tidak ada situasi khusus.

Mr. Henry pula lah yang menghadapi keluhan salah seorang warga Taiwan yang merasa sedikit terganggu dengan kegiatan pemilu kami.

Ia benar-benar menjaga TPS kami menjadi lokasi yang kondusif dan lancar untuk kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Mr. Henry baru pamit saat melihat kami menyelesaikan penghitungan suara pukul 12 malam.

Perhatian dan layanan kepolisian Taiwan ini sangat patut untuk diacungi jempol. Setelah National Police Agency (NPA) Taiwan mendapatkan surat dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei terkait agenda pemilu, Polisi Taiwan di berbagai kota proaktif untuk berkomunikasi dengan masing-masing TPS.

Meskipun ada hambatan dalam bahasa, hal tersebut tidak mengurangi komitmen dan perhatian mereka terhadap penyelenggaraan pemilu Indonesia di Taiwan. Dari informasi rekan-rekan lain, mereka mengamini bahwa polisi setempat proaktif, ramah, dan mengawal penyelenggaraan TPS sampai selesai.

Dukungan Chunghwa Post Taiwan dalam Pemilu Indonesia

Dengan jumlah DPT sekitar 230.307 yang tersebar di seluruh wilayah Taiwan, pemilu Indonesia memiliki kerumitan dan tantangan tersendiri. Terdapat tiga metode pemungutan suara di Taiwan yaitu, TPS, KSK (Kotak Suara Keliling), dan Pos.

TPS di seluruh Taiwan berjumlah lima puluh empat (54), dengan TPS terjauh berada di Pulau Penghu yang berjarak 250 km dari luar pulau utama Taiwan. Selain TPS, terdapat enam (6) KSK yang jemput bola ke lokasi dekat dengan tempat pekerja migran Indonesia yang tidak bisa hadir ke TPS.

Suara mereka perlu dijemput karena mereka tidak bisa meninggalkan tempat bekerja seperti para seafarer (pelaut awak kapal perikanan tangkap) di pelabuhan-pelabuhan. Adapun metode Pos berjumlah sembilan puluh (90) kelompok yang bertugas menyiapkan surat suara, menerima, dan menghitung surat suara yang kembali.

Semua metode pemungutan suara di Taiwan berada di bawah kendali dari PPLN Taipei dengan anggota berjumlah tujuh orang yang dibantu oleh tiga tenaga sekretariat dari pegawai Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei.

Pemilih metode pos merupakan pemilih terbesar di Taiwan. Terdapat 175.145 pemilih yang harus dikirimi surat suara ke alamat terakhir mereka sesuai data dari proses pendaftaran pemilih di pertengahan tahun 2023. Adapun di TPS, jumlah pemilih berkisar 51.308, sedangkan yang paling sedikit adalah pemilih di metode KSK yang berjumlah 3844.

Besarnya jumlah surat suara yang harus dikirimkan melalui metode pos, membuat PPLN Taipei harus bekerja sama dengan Chunghwa Post, perusahaan pos milik negara (state-owned company) yang dimiliki oleh Taiwan. Dari penjelasan PPLN Taipei, setiap hari di jam tertentu, pihak Chunghwa Post datang ke rubanah KDEI untuk mengangkut puluhan ribu surat suara ke kantor mereka untuk diantarkan ke pemilih.

Pengiriman dari KDEI ke kantor pos disebutkan selalu dikawal atau dibuntuti oleh Panitia Pengawas (Panwas) Taipei bersama dengan PPLN Taipei untuk memastikan pengawasan surat suara.

Setelah dikirimkan ke pemilih lalu surat suara dicoblos, pemilih akan mengembalikan surat suara melalui kotak-kotak surat berwarna hijau yang tersebar di sudut-sudut jalan seantero Taiwan. Pemilih tidak perlu menempelkan perangko atau membayar biaya, karena telah ada perangko berlangganan di setiap amplop surat suara yang didapat pemilih. Di tahap akhir, pihak pos-lah yang kemudian mengirimkan amplop surat suara ini kembali ke alamat gedung KDEI, tempat dimana PPLN Taipei bertugas selama penyelenggaran pemilu.

Sayangnya, bukan hanya amplop surat suara yang diterima dari pemilih yang telah menunaikan hak pilihnya. Tetapi, tidak sedikit surat suara terpaksa kembali pulang ke PPLN Taipei karena tidak ditemukan WNI sesuai alamat karena pindah lokasi pekerjaan/alamat tanpa memperbaharuinya di proses pendaftaran pemilih.

Sebagai gambaran, karena tiap TPS mendapatkan 300 surat suara cadangan dari return to sender yang dikembalikan dari pos tersebut, maka surat suara yang kembali tanpa menemui pemilihnya paling sedikit berjumlah 16.200 surat suara dengan jumlah aktual yang mungkin lebih besar.

Diterimanya surat suara oleh pemilih dan kembalinya surat suara dengan aman ke tangan PPLN Taipei, merupakan andil besar Chunghwa Post Taiwan dalam membantu terselenggaranya pemilu Indonesia.

Padahal, pertengahan bulan Januari dan awal Februari merupakan bulan yang spesial bagi masyarakat Taiwan karena mendekati libur nasional untuk memperingati dan merayakan lunar new year atau Imlek.

Pada awal Februari inilah banyak instansi dan perusahaan tutup atau libur dengan pegawai atau karyawan yang mudik untuk berkumpul dengan keluarga.

Sebaliknya, sejak pertengahan Januari dan awal Februari, justru PPLN dan seluruh petugas KPPSLN baik TPS, KSK, dan Pos, semakin sibuk untuk menyiapkan logistik, bimbingan teknis, sosialisasi, survey lokasi, dan koordinasi dengan berbagai instansi. Kesuksesan pemilu metode pos, menjadi sangat bergantung dari kerja sama dengan perusahaan pos tersebut.

Demokrasi Mendukung Sesama Demokrasi

Sebenarnya, tepat satu bulan sebelum pemilu Indonesia, Taiwan juga baru menyelesaikan pemilu pada tanggal 13 Januari lalu. Oleh sebab itu, masyarakat Taiwan tampaknya telah biasa dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga pemilu Indonesia di Taiwan mendapatkan dukungan kuat dari instansi terkait di Taiwan, khususnya dari kepolisian, perusahaan pos, dan para pemilik aula atau gedung yang kami gunakan untuk TPS.

Kami dan beberapa rekan yang bekerja sebagai petugas TPS juga tidak mendapatkan hambatan dari masyarakat Taiwan ketika menyelenggarakan pemilu.

Bahkan, TPS kami diliput media berbahasa Inggris dari Taiwan, Taiwanplusnews, yang mewawancarai rekan kami mengenai bagaimana Indonesia melangsungkan pemilu di luar negeri untuk melayani para diaspora Indonesia dan bagaimana Taiwan dapat belajar dari Indonesia terkait pemilu.

Selanjutnya ke Mr. Henry, penulis menginformasikan bahwa kegiatan TPS penulis telah selesai pada subuh 15 Februari dan kemudian meninggalkan lokasi TPS menuju gedung KDEI.

Penulis berterima kasih atas dukungan penuhnya dan menyampaikan permohonan maaf apabila mengganggu warga Taiwan di sekitar TPS. Ia segera membalas dan menyampaikan terima kasih serta rasa senang bekerja sama dengan saya. Ia pun berharap penulis memiliki pengalaman yang menyenangkan selama studi di Taiwan.

Demikianlah sosok Mr. Henry, seorang polisi Taiwan yang terlihat menghormati nilai demokrasi dan mendukung pesta demokrasi Indonesia di Taiwan. Penulis rasa inilah contoh nyata democracy support other democracy.

*** Penulis adalah kandidat PhD di National Chengchi University, Taipei – Taiwan.

Artikel Terkait

Terkini