Asap dan Cermin RUU Sisdiknas

Koridor.co.id

Pengamat Pendidikan sekaligus Wakil Ketua Umum DPN Vox Point Indonesia bidang Pendidikan, Indra Charismiadji. (Sumber: foto pribadi)

Melanjutkan tulisan saya sebelumnya mengenai hal-hal mendasar yang merupakan amanat UUD 1945 tapi belum muncul secara eksplisit dalam naskah akademik dan draf Undang-Undang Sisdiknas. Penulis akan masuk lebih dalam ke batang tubuh khususnya pasal 31.

Asap dan Cermin Wajib Belajar

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya merupakan amanat konstitusi dari pasal 31 ayat 2 yang sangat tegas dan jelas. Data BPS menunjukkan bahwa sampai tahun 2021, APM (Angka Partisipasi Murni) berada pada 97,80 untuk SD, 80,59 untuk SMP, dan 61,65 untuk SMA/SMK. Angka Partisipasi Murni adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Artinya setelah 77 tahun merdeka, ada sekitar 2% anak usia SD, 20% anak usia SMP, dan 39% anak usia SMA/SMK di Indonesia yang belum bersekolah. Yang sudah bersekolah pun sebagian masih menuntut ilmu di sekolah swasta yang berbayar. Kondisi ini membuktikan pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi kewajiban konstitusinya untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan dasar dan membiayainya.

Argumentasi di atas sering dijawab dengan pemerintah sudah melaksanakan tugasnya untuk membiayai pendidikan dengan memberikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Yang masyarakat sering tidak sadar adalah huruf B pada BOS adalah singkatan dari Bantuan bukan Biaya. Artinya biaya pendidikan belum dapat terpenuhi hanya dengan dana BOS.

Belum lagi ketersediaan guru yang harusnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah sekaligus pembiayaannya seperti tertulis dalam konstitusi. Faktanya, perekrutan guru PPPK sampai hari ini masih kisruh karena keterbatasan APBN.

Alih-alih memenuhi amanat konstitusi tentang Wajib Belajar 9 tahun, tiba-tiba dalam draf pemerintah langsung ingin melompat untuk menjadi wajib belajar 13 tahun. Langkah ini walaupun merupakan progresif dan menggembirakan, tetapi sangat tidak masuk akal. Kecuali ada perubahan drastis yang harusnya dijabarkan secara eksplisit dalam naskah akademik.

Misalnya meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari APBN. Kalau yang dilakukan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya tetapi mengharapkan hasil berbeda, itu disebut suatu ketidakwarasan menurut Albert Einstein.

Jangan sampai program Wajib Belajar 13 tahun menggunakan metode asap dan cermin. Masyarakat dibuai dengan program yang penting ini tetapi tidak menyadari bahwa pemerintah telah melepaskan tanggung jawab untuk membiayai sepenuhnya seperti tertera pada pasal 1 ayat 13 draf UU Sisdiknas versi Agustus 2022 jika dibandingkan dengan UU no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Pasal 14 dalam draf tertulis bahwa orang tua wajib menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang dasar dan menengah. Selain pemahaman tentang hak asasi manusia dan penjabaran amanat konstitusi dalam bidang pendidikan yang keliru, Wajib Belajar bukan berarti orang tua harus menyekolahkan anak-anaknya melainkan pemerintah harus memberikan akses terbuka pada pendidikan, pasal ini dapat dipahami sebagai bentuk komersialiasi pendidikan.

Karena orang tua wajib menyekolahkan dan negara tidak mampu membiayai secara utuh maka orang tua wajib mengeluarkan dana untuk mendapatkan layanan pendidikan. Terlebih lagi pasal 58 secara eksplisit mengatakan bahwa masyarakat  dapat berpartisipasi dalam pendanaan satuan pendidikan dalam cakupan Wajib Belajar. Ini sangat bertentangan dengan amanat konstitusi dan konsep pendidikan publik secara universal.

Sebaiknya pemerintah berkonsentrasi untuk memenuhi Wajib Belajar 9 tahun dengan langkah-langkah kreatif dan inovatif. Langkah-langkah yang bisa diambil antara lain: membuka sekolah piagam (charter school) yaitu sekolah yang 100% biayanya dari pemerintah tetapi penyelenggara dan sarana / prasarana pendidikan dari pihak swasta; menjadikan sekolah negeri menjadi sekolah negara yang statusnya sebagai satuan kerja instansi pemerintah (satker) sehingga pembiayaan sesuai kebutuhan bukan berdasarkan jumlah siswa. Lalu, membangun sekolah-sekolah berasrama untuk peserta didik yang berada di daerah terpencil; dan lain sebagainya.

Jika ada perubahan nyata, maka Angka Partisipasi Murni (APM) akan meningkat dan bukan menggunakan metode asap dan cermin. Semoga kita semua menyadari bahwa kita sedang menyiapkan para generasi penerus bangsa agar peradabannya maju dan hidupnya sejahtera, bukan melakukan pertunjukan sulap.

Satu atau Multi Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 berbunyi Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Faktanya, apakah benar Indonesia memiliki satu sistem pendidikan nasional?

Jika secara nasional, bidang pendidikan dikelola oleh dua Kementerian yang berbeda yaitu Kementerian Agama untuk madrasah serta pesantren dan Kemendibud Ristek apakah bisa disebut satu sistem? Bahkan pada periode 2014-2019, pendidikan tinggi dikelola oleh sebuah kementerian lain. Masing-masing daerah seakan juga memiliki sistem pendidikan sendiri dan minim koordinasi antara pusat dan daerah.

Sebagai contoh beberapa daerah memiliki ujian daerah sendiri sebagai pengganti ujian nasional yang dihentikan oleh pemerintah pusat. Belum lagi urusan pendidik dan tenaga kependidikan, antara pusat dan daerah selalu mengeluhkan ketidaksinkronan kebijakan pendidikan seperti kasus perekrutan PPPK.

Merujuk pada Peraturan Presiden no. 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, anggaran pendidikan yang jumlahnya 20% (dua puluh persen) dari APBN, ternyata hampir separuh dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk 22 kementerian dan lembaga negara yang tidak mengurusi bidang pendidikan sama sekali.

Dan alokasi anggaran tersebut tidak pernah dijabarkan dalam Sistem Pendidikan Nasional baik pada UU no. 20 tahun 2003 maupun draf UU yang baru. Ironisnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN / Bappenas yang menyusun alokasi anggaran pendidikan tidak disebutkan dalam sistem pendidikan nasional. Dengan kata lain anggaran pendidikan Indonesia berada di luar Sistem Pendidikan Nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan kalau Indonesia masih menerapkan Multi Sistem Pendidikan Nasional. Seyogyanya, Sistem Pendidikan Nasional harus ditata ulang sesuai amanat konstitusi yang diselenggarakan dalam satu sistem saja. Perlu sebuah langkah out of the box tanpa menggunakan kerangka yang sudah ada, misalnya dengan menggunakan sistem distrik sekolah.

Distrik sekolah adalah lembaga pemerintah yang tugasnya khusus mengurusi sekolah dibuat berdasarkan wilayah tetapi berbeda dengan batas kota / kabupaten, dan manajemen lembaga ini terlepas dari komando pemerintah kota / kabupaten (bukan seperti dinas pendidikan). Orang-orang yang dipilih untuk mengelola lembaga ini adalah para profesional di bidang pendidikan sehingga bukan jabatan karir maupun politik.

Sebagai penutup, perlu diingatkan lagi bahwa Sistem Pendidikan Nasional tidak sama dengan Sistem Persekolahan Nasional. Untuk itu pendidikan informal dan nonformal perlu mendapatkan porsi setara dengan pendidikan formal karena ketiga model pendidikan tersebut akan membentuk ekosistem pendidikan yang ideal dan mencerdaskan.

Semoga para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan dapat bermusyawarah untuk mufakat, sehingga dapat tercipta satu Sistem Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia yang modern, mencerdaskan, memajukan peradaban, menghasilkan kesejahteraan umum, dan tidak lekang oleh waktu.

Artikel Terkait

Terkini