UU KUHP masih meresahkan pelaku sektor pariwisata. Pola razia hotel disorot. PHRI minta pemerintah segera membuat aturan turunan

Koridor.co.id

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) resah dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Sebab, muncul narasi negatif dari negara-negara yang menjadi target pasar PHRI. Munculnya narasi negatif tersebut tidak lepas dari adanya Pasal 411 dan 412 dalam KUHP yang mengatur tentang perzinahan dan kohabitasi.

“Dinamika narasi negatif dari berbagai negara target market sangat merugikan sektor pariwisata cepat atau lambat,” kata Wakil Ketua PHRI, Maulana Yusran, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI, Selasa, 13 Desember 2022.

Pemerintah, lanjut Maulana, harus bisa membuktikan pada industri pariwisata dan masyarakat, dengan disahkannya UU KUHP tidak ada yang perlu dikhawatirkan seperti saat belum disahkan. “Jadi kami menunggu jawaban pemerintah untuk hal itu.”

Maulana menegaskan bahwa pelaku usaha dan asosiasi pariwisata tidak bisa memberikan jaminan kepada wisatawan yang menginap akan aman-aman saja, karena aturan tersebut adalah produk hukum yang diatur oleh UU. Hanya ahli hukum dan aparat hukum yang dapat menerjemahkan secara benar dan memberikan jaminan keamanan.

Untuk itu, pemerintah diminta segera membuat aturan turunan dari KUHP. PHRI juga meminta agar pemerintah berkoordinasi untuk membuat standard operating procedure (SOP) terkait pola razia di hotel.

“Jujur saja, pola razia Satpol PP dan polisi itu selalu meresahkan industri hotel dan mengganggu kenyamanan tamu. Karena biasanya mereka datang bawa satu kompi, bawa media. Jadi keributan itu terjadi di hotel. Itu kekhawatiran kami,” kata Maulana.

Pola razia yang dilakukan oleh aparat hukum menjadi pengalaman pahit bagi industri perhotelan. Oleh karenanya sejak tahun 2002, PHRI membuat kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara PHRI dan Polri yang isinya mengatur pola razia di hotel.

“Industri hotel berharap dengan disahkannya UU KUHP, demi kenyamanan tamu hotel dari razia-razia yang meresahkan, perlu dibuatkan aturan jelas yang mengatur pola razia di hotel. Khususnya terkait masalah perzinahan dan kohabitasi yang telah diatur dalam UU KUHP baru,” jelasnya.

Artikel Terkait

Terkini