Indonesia mencatatkan penurunan Utang Luar Negeri (ULN) pada kuartal III-2022. Posisi ULN pada akhir kuartal ketiga tercatat sebesar US$394,6 miliar. Itu berarti ada penurunan dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal II-2022 sebesar US$403,6 miliar. Penurunan ULN ini disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik baik pemerintah, bank sentral, maupun sektor swasta. Posisi ULN pemerintah pada kuartal III-2022 sebesar US$182,3 miliar, lebih rendah dari posisi ULN pada kuartal II-2022 yang sebesar US$187,3 miliar.
Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi 11,3 persen, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 8,6 persen.
Penurunan ULN pemerintah disebabkan oleh perpindahan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global.
Jika dilihat per September 2022, posisi surat utang pemerintah mencapai US$129,9 miliar turun dari posisi kuartal II-2022 sebesar US$133,1 miliar. Untuk SBN internasional US$82,0 miliar turun tipis dari posisi akhir kuartal II-2022 sebesar US$80,7 miliar. Sedangkan posisi SBN domestik mencapai US$47,9 miliar turun dari kuartal II-2022 sebesr US$52,4 miliar.
Pelunasan atas beberapa pinjaman program dan proyek yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN pemerintah pada periode laporan. Sementara itu, penarikan ULN pada kuartal III-2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono dalam keterangannya, Selasa (15/11/2022).
Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada kuartal III-2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 24,6 persen dari total ULN pemerintah, sektor jasa pendidikan 16,6 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,2 persen, sektor konstruksi 14,2 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,6 persen. Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 dari total ULN Pemerintah.
Sementara posisi ULN swasta pada kuartal III-2022 tercatat sebesar US$204,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya sebesar US$207,7 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,6 persen, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,1 persen.
Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 4,5 persen dan 2,1 persen antara lain disebabkan oleh pembayaran neto surat utang.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,8 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta.