Kejahatan perbankan ke ranah koperasi jadi modus baru, kemerosotan lingkungan pengendalian jadi masalah besar

Koridor.co.id

Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said dalam acara It’s A Wonderful Day di Good Radio Jakarta, bertajuk Pengawasan Koperasi dan Kejahatan Keuangan, Selasa, 21 Februari 2023.

Menurut Sudirman Said, kemerosotan lingkungan pengendalian atau control environment yang terjadi saat ini di pemangku kebijakan, membuat para pelaku merasa nyaman untuk berbuat kejahatan. 

Sebab, kemerosotan lingkungan pengendalian ini terjadi dalam aspek penataan hukum, penegakan hukum (law enforcement), maupun kepemimpinan. Padahal, lingkungan pengendalian ini merupakan bagian makro yang harus segera dibenahi. 

“Lingkungan pengendalian sedang sakit. Sehingga regulasi apa pun kalau makronya tidak sehat tetap akan ada usaha menjebol atau mengakali regulasi. Itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama,” kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Kondisi ini tidak lepas dari buruknya tata kelola atau good governance. Dalam menerapkan tata kelola yang baik dan benar elemen transparansi, akuntabilitasi, dan kemandirian untuk mengambil keputusan, sampai pada keadilan atau fairness harus dikedepankan. 

“Nah, yang tidak ada adalah suasana menumbuhkan governance,” kata dia. 

Terkait dengan mencuatnya hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang tindak pidana pencucian uang oleh koperasi yang mencapai Rp500 triliun, Sudirman pun berkomentar. Ia mengamati bahwa pertumbuhan koperasi yang paling maju pesat atau agresif saat ini adalah koperasi simpan pinjam dengan volume perputaran uang yang besar sekali. 

Namun sayangnya, di tengah pertumbuhan tersebut, tidak upaya untuk memperkuat manajemen koperasi. Akibatnya, pengawasan koperasi begitu lemah, padahal pengawasan itu merupakan bagian dari manajemen yang harus diperkuat.

“Tidak bisa semata-mata hanya ingin memperkuat pengawasan tapi aspek manajerialnya tidak diperkuat,” ujarnya.

Koperasi harus menjadi wadah ekonomi bersama, wadah gotong royong ekonomi yang diisi oleh anggota yang berada dalam satu komunitas. Ia pun meminta agar regulator memperbaiki tata kelola koperasi. 

Ia mengingatkan bahwa pasal-pasal dalam koperasi didasari pada semangat sosialisme. Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi sangat kuat pemahamannya pada sosialisme dan ekonomi, membangun koperasi sebagai usaha bersama untuk kemakmuran bersama. 

Karena itu ketika konstitusi mengatakan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa maka yang ingin dimajukan tentunya adalah kesejahteraan umum. Sementara praktik yang berlangsung sekarang ini adalah praktik kapitalisme sehingga secara nilai akan bertubrukan. 

“Nah kalau ditanya lagi apakah kita masih layak memperjuangkan koperasi sebagai soko guru, maka semakin layak. Karena terbukti bahwa usaha-usaha yang sifatnya agregat terlalu makro terlalu raksasa itu rentan sekali dengan krisis. Begitu krisis ambruk,” ujarnya. 

Ia juga memberi contoh ketika banyak pihak mengagung-agungkan perusahaan berskala besar seperti decacorn dan unicorn, kini satu per satu mengalami keruntuhan. Oleh karena itu apabila semua pihak mampu membangun basis ekonomi yang riil seperti kemandirian pangan, energi, dan kebutuhan sehari-hari melalui koperasi maka bangsa Indonesia akan semakin kuat.

“Kalau gerakan koperasi ini atau negara bisa mendorong kader-kader terbaik tidak hanya berkumpul di kota besar tapi juga harus ke desa-desa. Kemudian mengawasi atau menjadi pengelola koperasi maka bangsa Indonesia akan semakin kuat,” ujarnya.

Wakil Ketua InKUR, Suroto, menilai kasus yang terjadi saat ini adalah koperasi yang tidak menjalankan prinsip koperasi. Dalam menjalankan prinsip koperasi yang paling utama adalah bahwa anggota adalah pemilik. 

Namun sayangnya, sekarang ini masyarakat lebih mengenal koperasi sebagai lembaga keuangan yang tidak ada bedanya seperti bank. Kemudian, koperasi dianggap memberikan keuntungan lebih besar bagi mereka yang berinvestasi. 

“Iming-iming investasi akan mendapatkan return yang besar tanpa mempertimbangkan aspek lembaganya inilah yang membuat banyak orang itu tertipu sama koperasi yang abal-abal ini,” jelas dia. 

Ketidakpahaman masyarakat tentang koperasi menjadi langkah awal hingga kemudian masuk dalam permainan atau jebakan yang menggunakan mekanisme ponzi. Mekanisme ini mengejar downline sehingga pada tingkatan yang paling atas akan mendapatkan untung sedangkan yang paling bawah malah yang paling akan menderita. 

Selain itu, banyak juga koperasi yang motivasinya dibentuk hanya untuk mengejar program seperti program dari pemerintah. Misalnya saja, ketika reformasi pemerintah membuat program koperasi berupa kredit usaha tani (KUT). Pada saat itu jumlah koperasi naik hampir 100 persen dari 40 ribu koperasi menjadi 98 ribu koperasi. 

“Kenapa? Karena koperasi ini dimotivasi bukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat tapi menjawab iming-iming program pemerintah jadi munculnya cuan. Kalau yang satu adalah koperasi abal-abal, yang satunya koperasi papan nama,” ujarnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi, menilai pengawasan terhadap koperasi harus dibenahi dan ditingkatkan. Sebab, koperasi sering digunakan sebagai kedok untuk mengambil keuntungan.

“Hari ini faktanya koperasi yang awalnya dicita-ciptakan oleh Bung Hatta sebagai soko guru ekonomi di Indonesia ternyata banyak dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan berkedok koperasi untuk mencari keuntungan pribadi,” kata Achmad.

Menurut Achmad, tindakan penanganan masalah koperasi ini seringkali terganjal di lapangan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tentu menjadi kelemahan, padahal apabila semua pihak konsisten dalam menegakan aturan maka dapat mencapai tujuan utama dibentuknya koperasi.

Ia tidak menampik banyaknya persoalan yang tengah dihadapi oleh koperasi di Tanah Air. Ia memberi contoh koperasi unit desa (KUD). Menurutnya, ketika masa orde baru, koperasi jenis tersebut marak sekali bermunculan, sedangkan saat ini sudah tinggal bangunannya saja. Boleh dibilang, asetnya sudah terbengkalai.

“KUD yang berdiri kokoh di beberapa tempat itu kalau tidak dijadikan tempat tunawisma atau bahkan dijadikan kandang. Tidak ada revitalisasi mau diapakan gudang-gudang KUD yang banyak itu,” ujarnya.

Lalu ketika era reformasi, ditemukan lagi koperasi untuk tani. Bahkan ketika kasus mencuat banyak tokoh masyarakat juga ikut terseret. Kemudian pada hari ini koperasi merambah ke unit simpan pinjam. Tentu, korbannya semakin banyak lagi dan nilai kerugiannya sangat besar.

“Setelah (kasus) terbongkar rupanya orang Indonesia banyak yang kaya juga. Banyak yang simpan uang di koperasi bahkan triliunan,” ujarnya.

Kendati demikian, ia tidak menutup mata bahwa ada juga koperasi yang menjalankan usahanya secara benar dan layak. “Tetapi kemudian itu kalah dengan oknum-oknum pelaku koperasi yang tadi itu yang mencoret nama koperasi.”

Artikel Terkait

Terkini