Pertumbuhan ekonomi di tahun politik akan melambat. Pemerintah harus bisa menjaga pasokan barang.

Koridor.co.id

Ilustrasi tren perlambatan ekonomi (Shutterstock)

Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan tumbuh melambat pada 2023. Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun politik tersebut sekitar 4,8 persen.

Tekanan terhadap perekonomian itu, antara lain karena dampak pandemi Covid-19 yang belum usai. Ditambah lagi konflik Rusia dan Ukraina ang masih berlangsung.

“Kondisi tersebut mengakibatkan perekonomian global melambat termasuk Indonesia,” ujar Direktur Program Indef, Ester Sri Astuti saat dialog dalam program “It’s a Wonderful Day” Good Radio Jakarta, Senin (19/12/2022).

Menurut dia, tekanan pada perekonomian global mencipatakan hambatan pada distribusi barang seperti pangan dan energi, sehingga berimbas pada pasokan. Selain itu, kebijakan nihil Covid-19 di China memaksa Negeri Tirai Bambu itu juga harus sering lockdown. Padahal, China merupakan negara yang menyuplai barang tidak hanya ke Indonesia tapi ke semua negara.

“Nah ini juga membuat perekonomian kita terdampak, sehingga akan melambat. Tapi seberapa besar dampaknya ke Indonesia, dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan kita pada negara tersebut,” ujarnya.

Namun di tengah kondisi global tersebut, pemerintah optimistis memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2023. Berbeda dengan lembaga internasional lainnya seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4,3-4,7 persen .

Secara historis ketika ekonomi dalam kondisi normal, kata Ester, pertumbuhan ekonomi mencapai 4-5 persen. Bahkan ketika Covid-19 melanda, target pertumbuhan ekonomi juga tetap berada di agka 5 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut bisa tercapai apabila kondisi makroekonomi relatif lebih terjaga.

“Kita harus optimis ya. Kalau pemerintah tidak optimis, nanti masyarakat jadi tidak optimis. Makanya pemerintah optimis. Dari sejak ada pandemi ditarget pertumbuhan ekonomi 5 persen terus,” ucap Ester.

Terkait dengan konflik Rusia dan Ukraina, ia bilang, sangat terasa sekali. Sebab, Rusia dan Ukraina merupakan lumbung pangan dan energi. Sehingga, ketika distribusi pangan itu terhambat, maka terjadi krisis karena adanya supply set shock yang membuat gangguan dari sisi penawaran sehingga membuat harga-harga naik.

Suply terbatas, permintaannya tetap. Kan kalau dari hukum ekonomi harganya naik,” ujarnya.

Kenaikan harga itu, bisa ditunjukkan melalui inflasi di tingkat produsen maupun konsumen. Ketika harga di tingkat produsen naik, di tingkat konsumen pun akan mengikuti. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan kecenderungan tersebut.

Inflasi di Tingkat Produsen dan Konsumen

Sumber: BPS

Untuk itu, lanjut Ester, pemerintah perlu mengendalikan potensi gangguan yang terjadi pada sisi permintaan dan penawaran. Dengan begitu, harga barang akan lebih stabil.

Upaya mengendalikan itu, dia menyarankan, antara lain dengan menjaga pasokan. Misalkan untuk impor pangan yang relatif lebih tinggi, pemerintah harus mengupayakan kebutuhan pangan dari dalam negeri agar tidak bergantung pada pasokan dari luar.

Kemudian, pendistribusian barang secara merata. Dari sisi logistik dan transportasi juga harus diberikan kebijakan-kebijakan yang bisa memperlancar distribusi barang.

“Distribusi barang oke, maka saya yakin stabilitas harga tetap terjaga dan inflasi tidak terlalu tinggi. Itu kalau menurut saya,” ujarnya.

Dia meyakini bahwa di tengah tekanan global dan menghadapi tahun politik tahun depan, faktor domestik sangat berpengaruh. Apalagi pada saat tahun politik, alokasi anggaran belanja untuk merebut hati pemilih sangat besar. Namun sayangnya belanja itu nantinya lebih ke arah konsumsi misalnya cetak kaos, spanduk, dan lainnya.

Sementara investor pasti akan wait and see. Sebab, ketika berganti pemimpin, biasanya kebijakan berganti. Padahal, kebijakan sebelumnya seharusnya dijaga dan pemimpin yang baru hanya meneruskan kebijakan yang sudah ada sebelumnya.

“Contohnya Malaysia, walaupun ganti menteri tapi eselon satu sampai ke bawah itu tetap melanjutkan kebijakan sebelumnya,” kata dia.

Artikel Terkait

Terkini