Perkuat sistem keuangan menuju Indonesia emas 2045, pemerintah dan DPR menyepakati RUU P2SK. Ini tonggak penting reformasi sektor keuangan

Koridor.co.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Ronny Kwok / Shutterstock.com)

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor (P2SK). Dalam hal ini, pemerintah bersama Panitia Kerja Komisi XI DPR RI telah menyepakati dan menandatangani Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor (P2SK). Selanjutnya RUU P2SK akan disahkan dalam Rapat Paripurna.

“Semua setuju, pemerintah setuju, DPR setuju. Artinya laporan itu disetujui. Kita sampai pada pengambilan keputusan tingkat satu,” kata Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Menkop UKM, dan Menkumham, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022.

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dengan adanya RUU P2SK diharapkan akan menjadi tonggak penting bagi reformasi sektor keuangan. Dengan adanya regulasi ini diharapkan akan menjadi salah satu fondasi penting untuk mendorong perekonomian Indonesia.

Saat ini, dinamika perekonomian global dan domestik masih dipenuhi ketidakpastian termasuk ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan, sehingga harus diantisipasi dan direspons oleh bangsa Indonesia. Apalagi, semua pihak baru saja berjuang melewati dampak global dari pandemi Covid-19.

“Untuk menuju visi Indonesia emas 2045, RUU ini penting bagi kita dalam memperkuat sektor keuangan Indonesia sehingga dapat berjalan secara optimal dalam menjalankan peran intermediasi dan mendorong roda perekonomian masyarakat,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Namun, kata Sri Mulyani, tantangan baru masih akan dihadapi antara lain meningkatnya harga komoditas, energi, dan pangan. Kemudian kebijakan kenaikan suku bunga di negara-negara maju yang juga menimbulkan dampak capital outflow dan potensi resesi serta tekanan-tekanan terhadap sektor keuangan.

RUU ini pun menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan hari ini dan masa depan termasuk tantangan perubahan iklim serta potensi disrupsi dari perkembangan teknologi digital terhadap aktivitas perekonomian.

Reformasi perekonomian Indonesia menjadi sangat penting untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan (sustainable), merata di seluruh pelosok Indonesia. Dengan sektor keuangan yang stabil, dalam, inovatif, efisien, inklusif, dipercaya, serta kuat, tentu akan mampu mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara kuat seimbang inklusif dan berkesinambungan.

Reformasi sektor keuangan melalui RUU P2SK, menurut Sri Mulyani, juga mendukung reformasi lainnya yang sudah dilakukan melalui berbagai legislasi. Antara lain UU 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

“Pemerintah juga sepakat dengan DPR bahwa metode omnibus yang digunakan dalam RUU ini menjadi lebih efektif dan komprehensif di dalam me-reform sektor keuangan. Sehingga konsisten di dalam menciptakan sistem ekosistem keuangan yang baik yang stabil, konsisten, dan terintegrasi,” kata dia.

RUU P2SK diharapkan menjawab tantangan fundamental sektor keuangan seperti tingginya biaya transaksi, terbatasnya instrumen keuangan, rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor dan konsumen serta masih rendahnya literasi keuangan dan ketimpangan akses kejasakeuangan yang terjangkau serta kebutuhan penguatan kerangka koordinasi dan peningkatan sistem keuangan.

“Dengan RUU P2SK ini diharapkan akan dapat mengakselerasi dan meningkatkan rasio tabungan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk menunjang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Tanpa me-reform sektor keuangan Indonesia akan terus tergantung kepada modal dari luar negeri di dalam memenuhi kebutuhan investasi dan aktivitas ekonomi,” ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyatakan dengan diundangkannya RUU P2SK ini akan menjadi momentum bagi reformasi sektor keuangan. Dengan begitu mampu menciptakan ekosistem yang dapat meningkatkan kolaborasi dengan menghadirkan interkonektivitas baik antar Lembaga Sektor Keuangan maupun dengan seluruh sektor industri jasa keuangan.

“RUU ini juga dapat membantu tercapainya pengaturan yang seimbang antara inovasi sektor keuangan dan pelindungan konsumen di sektor keuangan dalam rangka memberikan kontribusi positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang sejahtera, maju dan bermartabat serta dipercaya di mata dunia,” kata Dolfie.

Adapun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) batang tubuh RUU P2SK sebanyak 6.101 DIM yang terdiri dari Dim tetap sebanyak 2.376 DIM, DIM perubahan redaksional sebanyak 958 dim, DIM perubahan substansi sebanyak 444 DIM, DIM penambahan substansi sebanyak 1412 DIM dan DIM dihapus sebanyak 892 DIM. Sedangkan DIM penjelasan RUU P2SK sejumlah 2678 DIM yang terdiri atas DIM tetap sebanyak 1316 DIM, DIM perubahan redaksional sebanyak 190 DIM, DIM perubahan substansi sebanyak 149 Dim, DIM penambahan substansi sebanyak 737 DIM, dan DIM dihapus sebanyak 285 DIM.

Hasil pembahasan Panja bersama pemerintah terhadap DIM batang tubuh, DIM perubahan redaksional semula sejumlah 957 DIM disepakati 912 DIM. DIM perubahan substansi semula sejumlah 448 DIM disepakati sejumlah 424 DIM, DIM penambahan substansi sejumlah 1414 DIM disepakati 1363 DIM, DIM dihapus sejumlah 898 Dim disepakati menjadi 1060 DIM.

Sedangkan DIM penjelasan sejumlah 2677 setelah penyempurnaan menjadi 2.678 dengan rincian DIM perubahan redaksional semula 189 DIM disepakati 185 DIM, DIM perubahan substansi semula 151 DIM disepakati 159 DIM, DIM penambahan substansi 736 DIM disepakati 711 DIM, DIM dihapus 285 DIM disepakati 321 DIM dihapus.

Artikel Terkait

Terkini