Masih jauh di bawah nasional, literasi dan inklusi keuangan syariah perlu ditingkatkan

Koridor.co.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor keuangan syariah perlu memerhatikan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, meskipun trennya terus menunjukkan hasil positif. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah sebesar 9,1 persen dan 12,12 persen. 

“Walaupun indeks tersebut meningkat setiap tahunnya, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional yang telah mencapai 49,68 persen dan 85,10 persen,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa dalam webinar Investasi Hijau di Keuangan Syariah, Jumat, 24 Maret 2023.

Untuk mengembangkan keuangan syariah, OJK telah merumuskan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, Roadmap Pengembangan Pasar Modal Syariah 2020-2024, dan Roadmap Pengembangan Industri Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2020-2025.

Dalam MPSJKI 2020-2025, pengembangan keuangan syariah Indonesia berfokus pada 3 hal pokok, yakni penguatan lembaga keuangan syariah, penciptaan demand keuangan syariah yang berkelanjutan, dan terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan industri halal.

Kendati demikian, sektor keuangan syariah terbukti tangguh dan mampu bertahan dalam kondisi ketidakpastian perekonomian saat ini. Pada akhir November tahun 2022, total aset keuangan syariah mencapai Rp2.312,72 triliun, tumbuh 15 persen dari tahun sebelumnya.

Per November 2022, total aset pada sektor perbankan syariah mencapai Rp756,30 triliun dan memiliki market share sebesar 6,8 persen. Total aset pada pasar modal syariah (termasuk saham syariah dan sukuk negara) mencapai Rp5.924,08 triliun dan memiliki market share sebesar 18,43 persen. Total aset pada sektor IKNB syariah mencapai Rp143,97 triliun dan memiliki market share sebesar 4,69 persen.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan perkembangan keuangan hijau, OJK juga telah merumuskan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang berfokus pada pengembangan penawaran dan permintaan, dalam sisi pengembangan penawaran, OJK menawarkan skema insentif, inovasi produk, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. 

Sedangkan dalam sisi permintaan, OJK menggencarkan kampanye nasional keuangan hijau, berbagai dukungan program riil, dan sertifikasi green kepada perusahaan.

OJK juga mendukung program insentif baik kepada konsumen maupun institusi keuangan dalam sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank. Beberapa insentif tersebut merupakan insentif penurunan bobot risiko kredit (ATMR) perbankan, insentif diskon 50 persen tarif biaya pencatatan tahunan green bond oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), dan relaksasi 50 persen bobot risiko penyaluran pembiayaan.

Keuangan hijau bukanlah suatu prinsip keuangan yang baru berkembang belakangan ini. Namun, keuangan hijau merupakan prinsip utama dalam penerapan keuangan syariah.

Menurut berbagai cendekiawan muslim, keuangan syariah selalu memiliki pertimbangan etis dan menetapkan standar moral terhadap konsumsi, kepemilikan, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.

“Salah satu konsep dalam keuangan syariah adalah prinsip huquq yang dimaksud dengan kerangka berpikir yang multidimensi, tidak hanya mementingkan diri sendiri (self-interest) tetapi juga mementingkan orang lain (society), Tuhan (God), dan lingkungan (environment),” ujarnya.

Berbagai pilihan produk dan layanan keuangan yang berorientasi lingkungan di Indonesia, seperti produk kredit, saham, obligasi, sukuk, dan reksa dana hijau. Dalam sektor pasar modal, Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerbitkan sovereign green sukuk dengan nilai sebesar US$1,25 miliar. Berdasarkan data industri perbankan nasional kuartal-III tahun 2022, sejumlah bank nasional tercatat telah menyalurkan lebih dari Rp690 triliun kredit hijau.

Artikel Terkait

Terkini