Kebutuhan pupuk sangat strategis bagi ketahanan pangan. Presiden Jokowi tekankan aset negara jangan idle dan berhenti beroperasi

Koridor.co.id

Dokumentasi Humas Kementerian BUMN

Saat ini hampir semua negara mengalami kenaikan drastis harga pangan. Penyebabnya, perubahan iklim dan masalah pupuk yang dipengaruhi oleh krisis perang, sehingga mengguncang pertanian hampir di semua negara. Ini tentunya menyebabkan produktivitas menurun, produk berkurang, dan harga naik.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan pengoperasian Pabrik Pupuk NPK Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, Aceh, Jumat (10/2/2023).

Kesulitan untuk mendapatkan pupuk ini tentu memberatkan para petani. Sebab, kebutuhan pupuk dalam negeri saja mencapai 13,5 juta ton dan baru terpenuhi 3,5 juta ton. Itulah sebabnya Jokowi sering menerima keluhan dari para petani terkait ketersediaan pupuk.

“Akhir-akhir ini setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke sawah ketemu petani yang selalu disampaikan adalah, Pak, pupuk enggak ada, Pak, pupuk harga tinggi. Kalau supply-nya turun, harga pasti naik otomatis, apalagi yang bersubsidi. Inilah yang menjadi masalah besar dan harus diatasi,” kata Jokowi.

Jokowi meminta dua pabrik pupuk yang berada di Aceh dan sempat berhenti beroperasi agar difungsikan kembali. Kedua pabrik pupuk tersebut yakni PT Aceh Asean Fertilizer (AAF) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Kedua pabrik itu berhenti beroperasi dikarenakan tidak memiliki pasokan gas. Padahal, kata Jokowi, pemerintah bisa melakukan impor gas agar pabrik pupuk tersebut berjalan lagi.

“Kalau enggak cukup gas kita dari dalam negeri, apakah enggak bisa kita impor agar pabriknya ini jalan. Saya enggak tahu berpuluh tahun, bertahun-tahun kita diamkan saja aset sebesar ini,” kata Jokowi.

Jokowi pun menekankan agar aset negara seperti pabrik pupuk di PIM ini jangan idle dan berhenti berproduksi, sementara kebutuhan pupuk sangat strategis bagi ketahanan pangan.

Saat ini, baru pabrik PIM yang sudah berjalan sedangkan AAF masih mengalami banyak masalah. Kini, sudah ada PIM-1 dan PIM-2. Harapannya kapasitas terpasang masing-masing pabrik bisa mencapai 570 ribu ton per tahun. Saat ini masih di angka 500 ribu ton per tahun.

“Saya minta betul-betul komitmen Kementerian BUMN, komitmen Pupuk Indonesia, komitmen di manajemen PIM agar betul-betul mencari solusi, mencari jalan keluar untuk urusan gas karena kuncinya ada di situ. Sehingga keluar nanti output-nya sesuai dengan yang kita inginkan 570 ribu ton dan 570 ribu ton, sekarang keluarnya baru 500 ribu ton,” ujar Jokowi.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan pembangunan pabrik NPK PIM ini merupakan salah satu upaya BUMN dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, terutama mengenai ketahanan pangan. Kehadiran pabrik ini diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pupuk nasional dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

“Pabrik ini juga unik, karena proses kimia yang digunakan adalah karya anak bangsa, yaitu dari Petrokimia Gresik yang juga anak perusahaan Pupuk Indonesia,” kata Erick.

Pabrik yang dibangun dengan nilai investasi Rp1,7 triliun ini juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.189 orang selama masa proyek dan 240 orang untuk fase operasional.

“Proyek ini juga akan memberikan multiplier efek bagi perekonomian masyarakat Aceh dan diproyeksikan menambah PDRB Aceh sebesar 4,13 persen,” kata Erick.

Tak hanya pembangunan pabrik NPK, PIM juga berhasil melakukan reaktivasi pabrik urea PIM-1. Pabrik berkapasitas terpasang 570 ribu ton per tahun ini sebelumnya berhenti beroperasi sejak tahun 2005 karena kehabisan pasokan gas. Dengan pengaktifan kembali, PIM-1 siap membantu memenuhi kebutuhan urea nasional. 

Selain untuk mendukung ketahanan pangan, proyek NPK juga menjadi bagian dari upaya pengembangan kawasan KEK Arun yang diarahkan menjadi Green Industry Cluster (GIC) atau kawasan industri ekonomi hijau untuk pengembangan energi hijau dan energi baru dan terbarukan. 

“Jadi kawasan ini juga adalah salah satu wujud upaya BUMN menciptakan ketahanan energi, serta transisi energi menuju target Net Zero Emission,” kata Erick.

Di KEK Arun akan dikembangkan industri blue dan green ammonia yang dikerjakan Pupuk Indonesia, peningkatan pusat distribusi LNG, LPG, dan Kondensat Hub Asia yang dijalankan Pertamina, lalu PLN akan melakukan penyediaan listrik energi terbarukan, dan Pelindo akan melakukan optimalisasi lahan pelabuhan. Kawasan industri ekonomi hijau ini juga berpotensi menjadi zona pengolahan produk biomethane yang melibatkan PTPN.

Atas besarnya potensi dan minat investasi di KEK Arun juga telah dilaksanakan penandatanganan Head of Agreement (HoA) mengenai penguatan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Arun. PT Patriot Nusantara Aceh sebagai BUPP KEK Arun melakukan kesepakatan melalui perjanjian induk penyertaan modal dan pengembangan kawasan tersebut dengan melibatkan konsorsium BUMN yang terdiri atas PIM, PAG, Pelindo, dan PT Pembangunan Aceh (PEMA).

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Bakir Pasaman, mengungkapkan pihaknya siap mendukung program Menteri BUMN dalam ketahanan pangan dan ketahanan energi ini.

“Selain pabrik NPK PIM ini, kami juga akan mendirikan Pabrik Urea Pusri 3B di Palembang dan pengembangan industri pupuk di Papua,” kata Bakir Pasaman.

Khusus untuk pengembangan kawasan industri ekonomi hijau di Aceh, Bakir menegaskan pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan Jepang untuk pengembangan teknologi Green dan Blue Ammonia di KEK Arun.

Artikel Terkait

Terkini