Industri rokok merasa jadi sapi perah pemerintah. Kini, potensi PHK massal di depan mata.

Koridor.co.id

Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tertimbang rata-rata 10 persen pada 3 November 2022, kini dunia usaha menunggu regulasi sebagai dasar pengaturan tarif CHT untuk 2023 dan 2024. Hingga saat ini, belum ada tanda-tandanya.

Menurut Ketua umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan, belum keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan berimbas pada kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) legal. Pelaku usaha mengalami dilema karena ketidakjelasan aturan pemerintah.

Apalagi, lanjutnya, kebijakan cukai yang sangat eksesif selama tiga dan dua tahun d (2023 dan 2024) mendatang, tidak selaras dengan kebijakan pembinaan IHT legal nasional. Selama ini, pembinaan itu berorientasi menjaga lapangan kerja (padat karya), memberikan nafkah petani tembakau dan cengkeh, serta menjaga kelangsungan investasi.

Implikasi kebijakan cukai yang sudah berlangsung tiga tahun berturut-turut ini, ditambah dua tahun mendatang, akan berdampak negatif bagi iklim usaha IHT legal. “Potensi PHK tenaga kerja massal, serapan bahan baku dari petani tembakau dan cengkeh akan berkurang. Mau dibawa ke mana nasib IHT legal nasional?,” tegas Henry Najoan melalui keterangannya, Rabu (30/11/2022).

Kenaikan tarif cukai yang sangat eksesif secara berturut-turut menyebabkan disparitas harga rokok legal dibanding rokok ilegal makin lebar. Henry mengutip hasil kajian lembaga riset Indodata (2021), yang menyatakan bahwa peredaran rokok ilegal mencapai 26,30 persen, sebanding dengan Rp53,18 triliun potensi besaran pendapatan negara yang hilang akibat peredaran rokok tak bercukai itu.

“Selama tiga tahun berturut-turut tarif cukai dikatrol sangat eksesif membuat peredaran rokok ilegal sangat marak. Kelihatan sekali terjadi pembiaran atas praktik mafia produsen rokok ilegal yang sangat merugikan rokok legal,” ujarnya.

Henry merasa IHT seperti dijadikan “sapi perah”. Cukai dan pajaknya dipungut, tapi nasibnya tidak diperhatikan.

Dia memaparkan, IHT legal nasional selain dipungut melalui CHT, juga dibebani Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar 10 persen dari nilai cukai. Kemudian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 9,9 persen dari harga jual eceran hasil tembakau.

Jika dijumlahkan, total pungutan sekitar 76,3-83,6 persen dari setiap batang rokok yang dijual, bergantung golongan dan jenis rokok yang diproduksi. Sisa 16,4 persen sampai 23,7 persen untuk pabrik membayar bahan baku, tenaga kerja dan overhead serta corporate social responsibility (CSR).

“Artinya, harga rokok ilegal sudah menang bersaing walau harganya hanya sekitar 20 persen atau 1/5 dari harga rokok legal. Kok masih ditambah lagi beban kenaikan tarif untuk 2023 dan 2024. Semakin berat beban IHT legal,” tegas Henry.

Menurut dia, kenaikan cukai rokok tidak serta merta membuat industri menyesuaikan harga dengan besaran kenaikan tarif yang baru. Namun, kebijakan itu berdampak pada pengurangan produksi. Bagi karyawan, dampaknya pengurangan jam kerja karena produk menurun, bahkan berpotensi terjadi efisiensi belanja bahan baku (tembakau, cengkeh).

“Kalau sudah tidak bisa, ya ujung-ujungnya pasti kami melakukan rasionalisasi (PHK),” jelasnya.

GAPPRI berharap pemerintah memberikan relaksasi pembayaran pita cukai sebagaimana yang telah dilakukan periode 2020-2022. “Relaksasi pembayaran pemesanan pita cukai bisa dari 60 hari menjadi 90 hari pada 2023 dan 2024,” kata Henry.

Artikel Terkait

Terkini