FEKDI perkuat sinergi dan inovasi ekonomi keuangan digital, Indonesia bisa jadi pemain utama di ASEAN

Ekonomi dan keuangan digital Indonesia dapat dioptimalkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pangsa pasarnya sangat besar, sekitar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN. 

Indonesia pun bisa terus berperan sebagai pemain utama di ASEAN. Potensi untuk tumbuh semakin maju juga sangat besar. Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan. Inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat harus terus dikembangkan. 

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 bersama Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. FEKDI 2023 yang mengangkat tema Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth, diadakan di Jakarta, Senin, 8 Mei 2023.

FEKDI merupakan ajang sinergi kebijakan dan showcasing berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan turut didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait dan asosiasi serta industri.

Melalui FEKDI 2023, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa setiap pihak memperkuat akselerasi sinergi dan inovasi menuju Indonesia Maju. Dengan digitalisasi, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi keuangan di mana saja. 

Bank Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ekosistem sistem pembayaran menjadi episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia, melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang menyatukan visi sejak tahun 2019. 

“Hadirnya QRIS, BI-FAST, dan Standar Nasional Open API (SNAP) menyatukan satu nusa dan bahasa konektivitas pembayaran, serta dalam semangat satu bangsa Indonesia melalui konsolidasi antara industri pembayaran dan e-commerce membentuk bangsa digital,” kata Perry Warjiyo. 

Perry mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengatakan Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang signifikan, ditandai dengan nilai ekonomi digital tahun 2022 yang mencapai angka US$77 miliar atau tumbuh 22 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Nilai ekonomi digital diproyeksikan akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga US$130 miliar pada 2025. 

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu mendorong berbagai upaya dalam mengakselerasi potensi ekonomi digital tersebut melalui berbagai inovasi kebijakan.

“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038,” kata Airlangga. “Semoga kegiatan FEKDI ini dapat menjadi ruang bersama dalam mendorong sinergi dan inovasi pengembangan keuangan dan ekonomi digital di Tanah Air.”

Pada pembukaan FEKDI tersebut, tercatat sejarah berupa peluncuran Kartu Kredit domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia, berbentuk fisik kartu dengan branding Kartu Kredit Indonesia (KKI).

KKI yang diterbitkan ini merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah. KKI sebagai produk dalam negeri sejalan dengan program pemerintah yakni Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI).

Kehadiran KKI ini bermanfaat untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, memperkuat keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta mengurangi cost of idle cash dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya bagi perekonomian nasional. KKI merupakan wujud kemandirian nasional dan kepastian kedaulatan data transaksi Pemerintah.

Terkait hal itu, Jokowi bilang, inovasi keuangan digital seperti KKI perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.

Selain hadirnya KKI, terdapat peluncuran implementasi QRIS antarnegara Indonesia dengan Malaysia. Kerja sama tersebut akan mempermudah pembayaran bagi masyarakat di kedua negara guna mendukung perdagangan dan investasi serta memperkuat stabilitas makroekonomi dengan mempromosikan penggunaan Local Currency Transactions (LCT) secara lebih luas.  

Setelah sebelumnya kerja sama dengan Thailand telah berjalan lancar, interkoneksi QR Code pembayaran antarnegara ini juga akan diperluas ke negara lainnya, yakni Singapura. 

Pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat, mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan dan menjadi bagian penting dari Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. 

“Saya berharap QRIS antarnegara dan KKI dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” kata Jokowi.