Dari persoalan K3 merembet ke banyak persoalan, seperti upah, PHK, kontrak sepihak, dan keterbukaan manajemen PT GNI, pemicu buruh berdemonstrasi. Pemerintah lakukan penjajakan

Koridor.co.id

Ilustrasi Kerusuhan
Ilustrasi Kerusuhan

Usai bentrokan antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing (TKA) China mencuat, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengunjungi PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada 19 Januari 2023.

Afriansyah membeberkan hasil pertemuan yang membahas kerusuhan pada Sabtu malam, 14 Januari 2023. Bahwa bentrokan ini muncul karena adanya protes dari pekerja atau buruh soal Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Kerja (K3).

“Nah, dengan dasar alasan K3 inilah akhirnya buruh melakukan aksi demonstrasi, menimbulkan kerusakan, dan korban jiwa,” kata Afriansyah dikutip dari laman Serikat Pekerja Nasional (SPN), Minggu (22/1/2023).

Lebih lanjut, pemicunya adalah K3 yang dikehendaki oleh orang yang mengaku sebagai SPN yang bekerja di PT GNI. Namun setelah dicek, orang ini bukanlah buruh yang bekerja di PT GNI karena sudah diberhentikan.

“Jadi, artinya manajemen (PT GNI) merasa bahwa mereka tidak mewakili pekerja sehingga tuntutan mereka kalau saya lihat sedikit dicuekin, diabaikan. Nah, akhirnya mereka melakukan aksi demonstrasi pada hari Sabtu pagi, mulai jam 6 pagi, dengan melakukan penyetopan terhadap pekerja untuk diajak demo,” jelas Afriansyah.

Singkat cerita, sampai malam hari terjadilah demonstrasi. Dia mengatakan, tuntutan K3 itu merembet ke lain-lain, yakni soal pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, kontrak yang tidak jelas, dan manajemen yang tidak terbuka.

“Tadi semua kami sampaikan, manajemen (PT GNI) menerima masukan dari kami dan akan memperbaiki semua, termasuk K3-nya. Kami dengan berbagai macam instansi sedang melakukan penjajakan dan memang satu hal lagi, ada tindakan hukum terjadi atau provokasi,” kata Afriansyah.

Sebelumnya, SPN mencatat 7 persoalan yang terjadi hingga berujung pada bentrokan antara tenaga kerja lokal dengan TKA China.

Pertama, masalah K3 meliputi tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak memadainya Alat Pelindung Diri (APD), pelaksanaan K3 dari TKA China, dan jaminan kematian. Padahal sudah banyak pekerja yang meninggal dunia, cacat tetap, mobil terbalik akibat kecelakaan kerja, bahkan informasinya pernah terjadi pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan baru diketahui setelah dua hari kemudian.

Kedua, manajemen PT GNI diduga anti serikat pekerja atau serikat buruh, ditandai dengan belum menerima keberadaan SPN di PT GNI. Bahkan ketika diajak berunding di dalam perusahaan, pihak PT GNI tidak mau melakukannya.

Ketiga, manajemen PT GNI diduga melakukan Union Busting (pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh), ditandai dengan melakukan pemberhentian kontrak kepada para pengurus SPN PT GNI, dan melakukan beberapa rangkaian perbuatan untuk seolah-olah menghilangkan keberadaan SPN di PT GNI.

Keempat, PT GNI melakukan pemotongan tunjangan keahlian atau skill.

Kelima, menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Kontrak) untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, sehingga di PT GNI tidak ada kelangsungan kerja bagi para pekerja atju buruhnya.

Keenam, di PT GNI diduga tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP).

Ketujuh, beberapa pekerja/buruh yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sampai saat ini belum ditunaikan santunannya.

“Beberapa permasalahan itu awal mula dilakukan rangkaian advokasi yang berujung pada aksi mogok kerja para pekerja/buruh, pihak PT GNI. Tragedi yang terjadi kemarin di PT GNI tidak lepas dan tidak bisa dipisahkan dari PT GNI yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan RI. Di sisi lain sepertinya manajemen PT GNI tidak mampu memberikan masukan maupun berkoordinasi dengan baik kepada manajemen China terkait peraturan perundang-undangan RI,” kata Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri DPP SPN, Puji Santoso dilansir Koridor dari lamannya, Rabu (18/1/2023).

Artikel Terkait

Terkini