BPKP selamatkan uang negara sepanjang 2022 sebesar Rp117,83 triliun

Koridor.co.id

Ilustrasi Penerimaan Pajak
Ilustrasi Penerimaan Pajak

Sepanjang 2022, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkontribusi pada keuangan negara sebesar Rp117,83 triliun. Hasil tersebut merupakan kinerja pengawasan dari pelbagai aspek yang terdiri atas proyek infrastruktur prioritas, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

“Kontribusi kami efisiensi belanja sebesar Rp76,32 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp37,01 triliun, dan sebesar Rp4,50 triliun berasal dari optimalisasi penerimaan negara,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu, 1 Februari 2023.

Hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 12 bulan itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengawasan yang dilakukan BPKP meliputi pengawasan terhadap 86 Kementerian/Lembaga, 542 pemerintah daerah, dan 74.961 pemerintah desa.

Sedangkan dalam sektor pembangunan BPKP melakukan pengawasan di 212 proyek dan program strategis nasional serta 112 proyek pembangunan lainnya. Sementara dalam bidang korporasi BPKP mengawasi 114 BUMN dan anak perusahaannya, 1.154 BUMD, 1.340 BLU/BLUD serta 39.769 BUMDES.

“Tahun 2022 BPKP melakukan sebanyak 18.300 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 14.413 kegiatan assurance terdiri audit, reviu, evaluasi. Sisanya 3.887 kegiatan consulting yakni pembinaan APIP, tata kelola, dan pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2022 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat, serta membantu pemerintah dalam resilensi berbagai tantangan ke depan.

Untuk tahun 2023, BPKP juga telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD). Hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas auditor intern pemerintah yang profesional dan responsif daalam mengawal kebutuhan negara.

“APP tahun 2023 berfokus kepada 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 26 tema dan 105 topik pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional,” kata Ateh.

Ada 7 sektor strategis di antaranya, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, akuntabilitas keuangan negara, daerah, dan desa, pembangunan ekonomi, ketahanan pangan; ketahanan energi; dan penguatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

“Untuk APPD difokuskan kepada 5 sektor strategis pembangunan dan mencakup 64 tema pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah,” ujarnya.

APP dan APPD 2023 merupakan produk pengawasan yang dihasilkan BPKP untuk digunakan stakeholder BPKP dalam mengekspektasi hasil pengawasan yang dilakukan BPKP. Menurutnya, APP ini juga dapat menjadi rujukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam merancang dan menyelaraskan pelaksanaan pengawasaan intern pada instansi yang menjadi tanggung.

Ateh menyebut, BPKP tidak hanya mengacu kepada APP yang telah dirancang, melainkan pengawasan intern juga menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis dan dinamika kebutuhan. Untuk itu, di 2023 pelaksanaan pengawasan akan mengedepankan kecepatan, ketepatan waktu dan mengutamakan pencegahan kebocoran keuangan negara.

“Mitra kolaborasi BPKP yakni, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menggunakan APP ini sebagai acuan dalam merancang sinergi dan kolaborasi ke depan,” ujarnya.

Artikel Terkait

Terkini