Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), menyebutkan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu sasaran prioritas dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) pada 2024.
Pemerintah pun menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 berkisar 5,3-5,7 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang oleh nilai investasi yang cukup besar.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 5,3-5,7 persen dibutuhkan nilai investasi sebesar Rp7.138,7 triliun sampai Rp7.374,4 triliun. Untuk memenuhi nilai investasi tersebut akan berasal dari investasi pemerintah, BUMN, dan masyarakat atau swasta.
“Dari total kebutuhan investasi ini diharapkan investasi terbesar berasal dari masyarakat atau swasta sekitar hampir 90 persen, sementara investasi pemerintah dan BUMN diperkirakan akan berkontribusi sekitar 5-6 persen,” kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 disaksikan dari laman Youtube Bappenas, Kamis (6/4/2023).
Jika dirinci, investasi pemerintah sebesar 5,2-6,1 persen atau Rp369,4 triliun sampai Rp447,8 triliun. Kemudian, investasi BUMN 5,8-5,9 persen atau Rp411,1 triliun hingga Rp433,3 triliun. Sementara investasi masyarakat atau swasta 88,1-89,1 persen atau sekitar Rp6,358,2 triliun hingga Rp6.493,2 triliun.
“Investasi dari sektor BUMN merupakan salah satu pendorong keberhasilan pembangunan nasional. Oleh sebab itu saya mengimbau pihak BUMN dan swasta di Indonesia turut serta berkolaborasi aktif dengan pemerintah untuk mengakselerasi pencapian sasaran poembangunan,” ujarnya.
Dalam RKP tahun 2023, ada 119 proyek prioritas BUMN dengan total investasi sebesar Rp90,51 triliun dan 89 proyek prioritas swasta dengan nilai investasi sebesar Rp1.229,4 triliun yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Proyek proyek prioritas ini tersebar di berbagai wilayah baik di kawasan Barat maupun Timur Indonesia.
Untuk sasaran makro pembangunan dalam RKP 2024 yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat penganguran terbuka (TPT) 5,0-5,7 persen, rasio gini 0,374-0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,99-74,02, penurunan emisi gas rumah kaca 27,27 persen, nilai tukar nelayan (NTN) 107-110, nilai tukar petani (NTP) 105-108.
Penyesuaian terhadap target sasaran makro pembangunan 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian tahun 2022 dan tantangan akibat situasi pandemi serta gejolak geopolitik ekonomi dunia.
“Penetapan target-target diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen agar Indonesia mampu graduasi dari middle income trap sebelum kita menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka,” ujarnya.
Dalam RKP tahun 2024, terdapat tujuh prioritas pembangunan nasional yang merupakan kelanjutan dari prioritas pembangunan nasional tahun 2023. Prioritas nasional pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Tema RKP 2024 menjadi bingkai kita dalam mengupayakan pencapaian target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024 dengan tetap melanjutkan tujuh prioritas nasional tahun sebelumnya,” kata Suharso.
Pada 2024 beberapa indikator pembangunan nasional yang menjadi penekanan dalam pencapaian sasaran pembangunan akan terus diupayakan melalui delapan arah kebijakan, yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan daya saing usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan pemilu 2024.
“Tentu tidak hanya pada tingkat nasional sasaran pembangunan juga akan diturunkan pada level wilayah dan provinsi,” ujarnya.