Jakarta, Koridor.co.id – Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai Juni 2023 sebesar Rp399,55 triliun. Jumlah ini tumbuh 6,23 persen dari periode sama tahun lalu sebesar Rp376,04 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan total belanja APBD sampai Juni 2023 sebesar Rp399,55 triliun. Sedangkan mengacu pada jumlah dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga semester I-2023 mencapai Rp364,1 triliun.
“Ini artinya mayoritas belanja di APBD itu masih mengandalkan TKDD,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin, 24 Juli 2023.
Realisasi belanja APBD ini baru mencapai 31,26 persen dari pagu belanja sebesar Rp1.278,15 triliun. Kondisi ini, menurut Sri Mulyani, hampir sama dengan belanja pemerintah pusat. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp891,6 triliun atau 39,7 persen dari target APBN.
“Artinya kecepatan belanja di pemerintah pusat dan daerah masih di bawah 40 persen,” ujarnya.
Jenis belanja APBD
Dari sisi jenisnya, belanja pegawai tumbuh 11,1 persen menjadi Rp181,08 triliun. Pertumbuhan ini karena adanya tambahan penghasilan dan juga belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meningkat di masing-masing daerah.
Lalu, belanja barang dan jasa mengalami kenaikan tipis sebesar 1,84 persen mencapai Rp103,79 triliun. Dana ini untuk belanja barang, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas.
Sementara belanja modal sebesar Rp26,06 triliun naik 5,63 dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama untuk infrastruktur dasar seperti air, jalan, alat angkutan, alat kantor, dan rumah tangga.
Belanja lainnya tumbuh 2,53 persen menjadi Rp88,63 triliun. Peningkatan ini karena belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
Berdasarkan fungsinya, yang masih mendominasi adalah belanja fungsi kesehatan yang mencapai Rp64,34 triliun atau tumbuh 2,56 persen. Ini juga termasuk untuk operasi puskesmas. Sedangan untuk belanja fungsi ekonomi sebesar Rp49,04 triliun atau naik 4,53 persen.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah masih sangat kecil dari sisi alokasi belanja untuk perlindungan sosial hanya mencapai Rp4,36 triliun.
“Kalau membandingkannya dengan operasi pemerintah pusat yang mencapai Rp492 triliun, maka belanja untuk melindungi masyarakat sosial memang mayoritas berasal dari APBN, bukan dari APBD,” ujarnya.(Yuni Rahmi)