Anggota DPR mencurigai alasan pemerintah yang ingin menaikkan cukai rokok sebagai “pesanan”.

Koridor.co.id

Kementerian Keuangan berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rokok sebesar 10 persen untuk tahun 2023 dan 2024. Kenaikan ini dianggap tidak akan terlalu berdampak pada industri rokok seperti pabrik, tenaga kerja, serta petani tembakau.

“Ini selalu jadi faktor yang kita perhitungkan setiap tahun ketika kita menyesuaikan cukai hasil tembakau untuk tarif cukainya. Untuk kenaikan 10 persen kemarin, kita lihat dampak bagi tenaga kerja itu minimal,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam media gathering di Bogor, Jumat (4/11/2022).

Rencana tersebut mendapatkan kritik pedas dari anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Menurut politikus Partai Golkar itu, sebaiknya pemerintah melakukan ekstensifikasi atau memperluas barang kena cukai ketimbang terus-menerus menaikkan cukai rokok.

“Pemerintah perlu segera menambah alternatif barang kena cukai sebagai upaya mendorong peningkatan penerimaan negara, karena kenaikan tarif CHT telah mencapai titik optimum dalam mendorong penerimaan,” ujar Misbakhun, Senin (7/11/2022).

Ia juga mengutip tabel indikator capaian kesehatan dalam dokumen “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023” yang disusun Kementerian Keuangan. Merujuk data itu, Misbakhun mengatakan persentase penduduk usia 10-18 tahun yang merokok pada 2013 masih di angka 7,2 persen. Namun, angka itu turun menjadi 3,8 persen pada 2020.

“Data ini yang menyusun juga BKF. Di situ jelas disebutkan persentase penduduk usia 10-18 tahun yang merokok sudah turun,” ucap Misbakhun.

Tabel yang sama juga menunjukkan kenaikan prevalensi diabetes melitus pada penduduk. Pada 2013, prevalensi penduduk dengan diabetes di angka 6,9 persen, tetapi pada 2018 meningkat jadi 8,5 persen. Selain itu, persentase penduduk berusia 10-18 tahun yang mengalami obesitas juga melonjak, dari 14,8 persen pada 2013 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Misbakhun memperkuat argumennya dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 dari BPS menunjukkan prevalensi atau jumlah penyakit yang terjadi pada waktu tertentu di suatu wilayah dari perokok pemula turun drastis. Prevalensi perokok anak juga mengalami penurunan dari 9,1 persen pada 2018, menjadi 3,8 persen pada 2021.

“Malah pada 2021 angkanya turun lagi menjadi 3,7 persen,” kata Misbakhun.

Oleh karena itu, dia menganggap argumen BKF tentang kenaikan CHT untuk menurunkan prevalensi anak dan remaja yang merokok sudah tidak relevan. Dia justru mencurigai agenda asing di balik kenaikan CHT.

“Para pengambil kebijakan di BKF diisi oleh agen global yang merupakan bagian yang menjalankan kepentingan Bloomberg Philanthropic yang antitembakau dengan melakukan implan kepentingan mereka pada jalur pengambil keputusan negara,” ujar Misbakhun.

Ia juga menyinggung soal dana bagi hasil (DBH) dari CHT. Menurut dia, totalnya relatif kecil bila dibandingkan dengan seluruh penerimaan cukai.

Sebagai contoh, Misbakhun mengungkapkan daerah penerima dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Kata dia, data di lima daerah tersebut memperlihatkan hanya sebagian kecil kegiatan yang dibiayai dari dana tersebut bisa terealisasi secara penuh atau mencapai 100 persen.

“Penggunaan dan abagi hasil tersebut juga sangat tidak berpihak kepada petani tembakau. Isi peraturan penggunaannya sangat sulit dilaksanakan untuk memperkuat kepentingan daerah penerimanya dan banyak menjadi SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran),” kata Misbakhun.

Oleh karena itu, Misbakhun meminta pemerintah mengajak berbagai pihak berbicara soal cukai hasil tembakau. Dia beralasan isu pungutan itu bukan hanya tentang kesehatan dan penerimaan negara, melainkan juga soal tenaga kerja, petani, pertanian, industri, dan rokok ilegal.

“Lakukan rembuk bersama dengan semua pemangku kepentingan secara berkesinambungan dalam rangka menentukan peta jalan atau roadmap kebijakan yang berkeadilan,” ujarnya.

Artikel Terkait

Terkini