Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) tidak menahan belanja daerahnya. Sebab, penggunaan belanja daerah akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
Jokowi pun menekankan agar Pemda segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditransfer oleh Kementerian Keuangan pada tahun ini. Mengingat serapan anggaran daerah masih rendah.
“Ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi uang kita sendiri yang ditransfer Menteri Keuangan ke daerah-daerah, justru tidak dipakai,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Investasi Nasional 2022, Jakarta, Rabu, 30 November 2022.
Pada tahun lalu, kata Jokowi, anggaran daerah yang mengendap di bank jelang akhir tahun berkisar Rp220 triliun. Namun pada tahun ini jumlahnya meningkat mencapai Rp278 triliun. Menurut Jokowi, upaya pemerintah untuk mencari investasi sehingga arus modal dari luar negeri masuk ke Tanah Air akan menjadi sia-sia apabila pemerintah daerah tidak membelanjakan anggarannya.
“Tolong dicek satu-satu, situasi sangat sulit tetapi malah uangnya didiamin di bank tidak dibelanjakan, gede Pak Rp278 triliun, saya minta segera dibelanjakan,” tegas Jokowi.
Situasi dunia saat ini tidak mudah akibat berbagai krisis yang melandanya mulai dari krisis energi, krisis pangan, hingga krisis finansial. Untuk itu pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun moneter. Apalagi, pada tahun 2023 diperkirakan dunia akan mengalami resesi global. Oleh sebab itu, ia memandang bahwa saat ini semua negara berebut investasi.
“Investor itu jadi rebutan semua negara karena semua negara ingin ada capital inflow, ada arus modal masuk, semuanya. Karena kalau enggak ada tambahan arus modal masuk, perputaran uang akan tidak terjadi pertumbuhan. Semua rebutan yang namanya investasi, sekali lagi, yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Kepala Negara pun kembali mengingatkan baik di pusat maupun di daerah agar tidak mempersulit investasi yang akan masuk. Menurutnya, saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari para investor untuk menanamkan investasinya.
“Jangan sampai ada yang terganggu. Kepercayaan yang sudah kita dapatkan jangan sampai hilang gara-gara kita salah men-treatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia ini menyebutkan bahwa pemerintah juga selalu mempelajari perkembangan investasi di negara lain yang ramai investasinya lewat intelijen ekonomi. Berbagai kebijakan yang bisa mendatangkan investasi lebih banyak turut dipelajari, misalnya adanya pemberian insentif tambahan maupun tax holiday.
Di samping itu, ia juga mengingatkan agar platform Online Single Submission (OSS) juga dibenahi dan ditingkatkan lagi kemampuannya. Jokowi ingin agar platform tersebut bisa cepat melayani investasi agar menjaga kepercayaan para investor.
“Platformnya tolong betul-betul dilihat lagi, dibenahi betul agar yang namanya kita sampaikan cepat, kalau kita ngomong lima menit, lima menit betul, kalau kita ngomong satu jam, satu jam betul. Jangan sampai saya disuruh ngomong satu jam, faktanya bisa enam bulan. Waduh, enggak dipercaya kita nanti. Tolong diperbaiki, masih banyak yang perlu diperbaiki dari platform ini,” kata Presiden Joko Widodo.