Ada 12 koperasi diduga terlibat praktik pencucian uang. Tak tanggung-tanggung, PPATK temukan nilainya Rp500 triliun. KSP Indosurya salah satu yang bermasalah itu

Koridor.co.id

Selama periode 2020-2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada 12 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan total dana mencapai Rp500 triliun.

Hal ini berdasarkan 21 hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK. Terkait hal itu, KSP Indosurya menjadi salah satu dari 12 koperasi simpan pinjam yang merugikan. Temuan ini tentunya menambah daftar panjang koperasi bermasalah.

“Jumlah dana secara keseluruhan melebihi Rp500 triliun kalau bicara kasus yang pernah ditangani koperasi. Jadi artinya terjadi pencucian uang dan itu angka luar biasa besar. Kita menemukan dari satu bank saja ada sekitar 40 ribu nasabah. Dan kita punya sekian puluh bank atau sekian belas bank,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Dalam kasus KSP Indosurya, Ivan bilang, PPATK secara massif sudah menyampaikan hasil analisisnya kepada Kejaksaan Agung. Bahkan Ivan pun juga sudah menyampaikannya kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) bahwa skema yang digunakan para pelaku adalah ponzi.

Skema ponzi merupakan skema penipuan berkedok investasi yang menawarkan imbal hasil besar kepada nasabah. Namun, sumber dana untuk pemberian imbal hasil itu sebenarnya bukan dari hasil investasi melainkan dari dana nasabah berikutnya.

“Skemanya sebenarnya skema ponzi secara keseluruhan. Saya sampaikan juga kepada Menteri Koperasi Pak Teten ini skemanya ponzi. Jadi hanya menunggu masuknya modal baru,” ujarnya.

Dalam penelusurannya, PPATK juga menemukan adanya aliran dana nasabah KSP Indosurya keluar negeri melalui perusahaan terafiliasi. Dana tersebut tidak digunakan untuk bisnis selayaknya sebuah koperasi. Namun digunakan untuk membeli jet, yacht, operasi plastik, dan kecantikan.

Kendati demikian, PPATK terus berupaya melakukan tindakan preventif seperti melakukan kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, PPATK secara agresif juga sudah melakukan penghentian transaksi.

Meski begitu, sangat tidak mungkin bagi PPATK untuk mencegah kerugian masyarakat. Sebab, literasi masyarakat terkait dengan pinjaman online (pinjol) ilegal, judi online (judo) ilegal, dan semacamnya masih lemah saat ini. Sedangkan para pelaku usaha tersebut menawarkan keuntungan yang besar.

“Itu membutakan para nasabah untuk kemudian mereka dengan ikhlasnya memberikan dana untuk investasi-investasi yang berisiko seperti itu,” ujarnya.

Kasus korupsi KSP Indosurya juga mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPR RI, Siti Nurizka Puteri Jaya. Menurut politisi Gerindra ini, pelaku seharusnya mendapatkan hukuman yang berat namun lagi-lagi terdakwa menemukan celah dan divonis bebas.

Hal ini tentu menyebabkan kekecewaan dan kemarahan bagi nasabah yang menjadi korban. Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang di pasal 472 terkait penggelapan dan pasal 378 terkait penipuan, pelaku dapat dijerat hukuman berat.

“Lagi-lagi kita seperti dipertontonkan kalau hukum kita ini main-main di Indonesia,” ujarnya.

Siti Nurizka Puteri Jaya pun mempertanyakan langkah PPATK dalam melakukan tindak pencegahan terhadap KSP Indosurya. Ia juga mendesak agar PPATK dapat menjelaskan kasus ini kepada masyarakat secara gamblang.

“Para korban sudah sangat geram sekali karena begitu banyak korban-korban. Saya ingin penjelasan PPATK untuk menyelesaikan kasus ini,” ujar Siti Nurizka Puteri Jaya.

Artikel Terkait

Terkini