Koridor.co.id — JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menekankan strategi terpadu untuk mengatasi krisis sampah di Kota Bekasi yang memproduksi sekitar 1.800 ton limbah per hari. Krisis ini sempat menjadi sorotan internasional akibat cemaran gas metan dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang.

Menanggapi situasi darurat ini, pemerintah mendorong solusi komprehensif yang mencakup penanganan dari sisi hulu hingga hilir. Langkah-langkah tersebut meliputi gerakan memilah sampah dari tingkat rumah tangga, pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), hingga penerapan teknologi pirolisis untuk mengelola tumpukan sampah lama.

“Bekasi baru-baru ini menjadi perhatian dunia karena cemaran gas metan dari TPA-TPA di sekitar Bantargebang. Kita harus segera menyelesaikan persoalan ini. Kita koordinasikan agar semua bergerak cepat, tidak boleh lagi masyarakat hidup dalam lingkungan yang tercemar udara, tanah, dan air akibat sampah yang tidak terkelola,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan resminya pada Kamis (27/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Zulkifli Hasan menghadiri Apel Gebrak Pilah Sampah dan melakukan groundbreaking pembangunan PSEL Kota Bekasi pada Rabu (26/8/2026).

Gencarkan Gerakan Memilah Sampah dari Rumah

Di sisi hulu, penekanan diberikan pada pentingnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya. Melalui Apel Gebrak Pilah Sampah yang diikuti lebih dari 2.000 peserta, Zulkifli Hasan mengajak warga Bekasi untuk menjadikan pemilahan sampah sebagai kebiasaan baru.

Gerakan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di Bandung Raya dengan partisipasi sekitar 4.000 peserta. “Memilah sampah sejak dari sumbernya merupakan langkah sederhana namun sangat penting. Sampah yang sudah dipilah akan memudahkan proses selanjutnya. Kalau pemilahan dilakukan secara konsisten, volume sampah yang diangkut ke TPA akan jauh berkurang,” jelas Zulkifli Hasan.

Dorong Transformasi Sampah Menjadi Energi

Untuk melengkapi upaya di hulu, pemerintah memperkuat sektor hilir dengan pembangunan PSEL Kota Bekasi. Fasilitas berteknologi Waste to Energy ini ditargetkan mampu mengolah 1.500 ton sampah setiap hari, yang setara dengan 70 persen dari total timbulan sampah di Bekasi.

“Pengolahan sampah ini akan menurunkan emisi dari TPA sebesar 80% dan menciptakan 1.000 lapangan kerja, jadi PSEL Bekasi ini mendatangkan 4 manfaat yaitu pengelolaan sampah, hasilkan energi hijau, mengurangi emisi dan menggerakkan ekonomi lokal,” tegas Zulkifli Hasan.

Selain mengolah timbulan sampah baru melalui PSEL, pemerintah juga menyiapkan solusi untuk tumpukan sampah lama di TPA dengan teknologi pirolisis. Penerapan teknologi ini secara nasional berpotensi mengurangi sekitar 20 persen dari total timbulan sampah.

Nasib Pemulung Tetap Terjamin

Di tengah modernisasi teknologi pengelolaan sampah, Zulkifli Hasan memastikan bahwa keberadaan PSEL tidak akan menyingkirkan peran pemulung. Ia menegaskan bahwa para pemulung tetap dapat menjalankan aktivitasnya dan bahkan berpeluang dilibatkan dalam proses operasional pemilahan di PSEL.

“Pemulung tidak usah resah. Tetap bisa memulung sampah yang ada karena tidak semua sampah bisa diselesaikan dengan PSEL. Kemudian kalau PSEL sudah berjalan, pasti akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Ini bisa menjadi lahan baru bagi para pemulung,” jelasnya.

Ketua Asosiasi Pemulung Indonesia, Pris Polly, menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, kepastian mengenai keterlibatan pemulung dalam pengelolaan sampah melalui PSEL menjadi kabar positif. “Awalnya kami resah karena kami takut mata pencaharian pemulung akan hilang dengan hadirnya PSEL. Tapi tadi Pak Menko sudah menjelaskan bahwa pemulung tetap dapat mengolah sampah yang ada dan bahkan bisa dilibatkan dalam proses pemilahan PSEL. Sekarang saya bisa keluar dengan tersenyum,” ungkap Pris.