PPP Dukung Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Jakarta, Koridor.co.id – Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan dukungan terhadap usulan hak angket untuk menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu di pemilu dan pilpres 2024.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy alias Romi mengatakan bahwa keputusan itu telah diambil melalui hasil rapat para ketua umum partai pengusung Ganjar Pranowo pada Sabtu (25/2).

Hasil rapat, kata Romi, PPP bersama PDIP akan solid mendukung hak angket di awal masa sidang DPR 5 Maret mendatang.

“PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti,” kata Romi lewat keterangan tertulis, Rabu (29/2).

Romi menilai hak angket di DPR perlu dilakukan untuk membuka dengan terang berbagai dugaan kecurangan pemilu dan pilpres.

Dia pun meminta berbagai semua pihak tidak perlu alergi dengan proses yang akan bergulir.

“Hak ini diperlukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan pemilu yang muncul. Sehingga tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya ini,” katanya.


Ganjar Pranowo sebelumnya mendorong partai pengusung untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR.

Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.

Dalam keterangannya, Senin (19/2), menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024.

Pelaksanaan pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).

Ganjar mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.

Sementara itu, Capres nomor urut 01 Anies Baswedan mendukung usulan tentang pengguliran hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar,” kata Anies di Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

Anies yakin koalisi perubahan Partai NasDem, PKB, dan PKS akan siap untuk bersama-sama PDIP mengawal hak angket.

“Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu,” jelasnya.

Sementara itu calon wakil Presiden Muhaimin Iskandar juga mengaku ketiga partai koalisi perubahan juga solid untuk menggulirkan hak angket.

“Tiga partai solid, bukan hanya PKB,” ujarnya dalam kesempatan yang sama. (Pizaro Gozali Idrus)