Jakarta, Koridor.co.id – Di tengah surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus mencatatkan pinjaman alias utang.
Pada akhir Juni 2023, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sampai dengan Mei 2023, kinerja keuangan pemerintah menunjukkan tren positif. Indikatornya terlihat dari fenomena surplus neraca APBN.
Data Kemenkeu menunjukkan neraca APBN konsisten surplus selama lima bulan pertama 2023. Sampai dengan 31 Mei 2023 Anggaran pemerintah surplus sebesar Rp204,3 triliun.
Realisasi Utang
Namun, di tengah surplus anggaran pemerintah yang mencapai sekira tujuh persen dari total rencana belanja selama 2023 itu, pemerintah juga menarik pinjaman. Hingga akhir Mei 2023, realisasi pinjaman pemerintah tercatat mencapai Rp118 triliun.
Data tersebut menunjukkan bahwa di kantong pemerintah pusat terdapat saldo dana mengendap sekira Rp322 triliun pada akhir Mei 2023. Pemerintah perlu lebih efektif dan efisien memanfaatkan dana mengendap ini dalam pembiayaan belanja negara.
Dana mengendap itu termasuk kategori Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Silpa. Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran atau tahun berjalan.
Dalam komponen Silpa, terkandung pos pembiyaan pemerintah yang berasal dari utang. Utang itu berupa, baik surat utang maupun pinjaman. Utang membawa konsekuensi pada tanggungan beban biaya, baik berupa bunga maupun biaya lainnya.
Kondisi tersebut membalikan pepatah lama mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga atau orang per orang. Dulu besar pasak daripada tiang. Kini, besar tiang daripada pasak.